SUKABUMI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (5/8/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menekankan pentingnya perubahan APBD sebagai instrumen strategis dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat.
“Perubahan APBD bukan sekadar urusan teknis. Ini adalah momen penting untuk mengatur ulang skala prioritas secara strategis dan responsif,” ujar Budi.
Dalam rapat tersebut,seluruh fraksi DPRD yakni Golkar, Gerindra, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Demokrat, hingga PPP menyoroti efektivitas belanja daerah dan kualitas layanan publik, selain itu juga mengkritisi lambannya serapan anggaran di tahun berjalan serta mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program strategis pemerintah.
Beberapa fraksi secara khusus mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih serius dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah, serta memastikan agar program unggulan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, menyampaikan apresiasinya atas pandangan dan masukan dari DPRD.
“Masukan ini sangat berharga untuk mengevaluasi kinerja dan menyempurnakan kebijakan anggaran. Kami akan kaji ulang program-program yang belum berjalan optimal, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi dan penguatan program unggulan daerah,” ungkap Andreas.