SUKABUMI – Dugaan penyelewengan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kadaleman, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi,menjadi sorotan publik. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kita hampir dipastikan tahu, semua berita viral di Desa Kadaleman adanya indikasi PBB yang sudah ditarik dari warga ternyata belum terbayarkan. Ini sangat ironis sekali,” ujar Andri kepada awak media, Jumat (12/9/2025).
Tak hanya di Desa Kadaleman, Andri juga mengungkap bahwa persoalan serupa ditemukan di wilayah Kecamatan Tegalbuleud. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi, ditemukan bahwa ada desa yang penyetoran PBB-nya ke kas daerah sangat minim.
“Ternyata ada juga yang lebih parah dari Desa Kadaleman. Satu desa di Kecamatan Tegalbuleud, kalau tidak salah Desa Sumberjaya, per hari kemarin itu setoran PBB ke kas daerah baru mencapai 2 persen. Jadi masalah ini bukan hanya terjadi di Surade saya.” katanya.
Andri menilai, persoalan ini sudah masuk kategori “penyakit akut” dalam pengelolaan pajak di Kabupaten Sukabumi. Ia menyebutkan, peringatan atau surat pernyataan tidak akan cukup memberikan efek jera bagi oknum yang bermain dengan dana pajak.
“Di rapat badan anggaran juga kita sampaikan bahwa persoalan ini sebetulnya penyakit akut. Bahkan banyak anggota DPRD yang eks kepala desa juga menilai, kalau hanya diberi peringatan atau surat pernyataan, tidak akan menimbulkan efek jera,” tegasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Komisi I DPRD akan memperketat pengawasan. Setelah agenda reses yang dijadwalkan pekan depan, pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta klarifikasi.
“Kami tidak akan diam. Ini sudah menjadi atensi khusus. DPRD akan memastikan masyarakat tidak dirugikan,” tegas Andri.
Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk turun tangan secara langsung agar permasalahan serupa tidak kembali terulang.
“Kami tekankan agar Pemkab memberi perhatian serius. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan hanya karena lemahnya pengawasan,” pungkasnya.