RAGAMBAHASA.com – Pasar crypto hari ini kembali bergejolak, ditandai dengan aksi outflow besar-besaran dari produk ETF Bitcoin dan Ethereum, berbarengan dengan berita besar dari Departemen Kehakiman AS (US DOJ) dan adopsi blockchain di pemerintahan Bhutan.
1. Pemerintah AS Siap Tambah Cadangan Crypto Senilai Rp239 Triliun
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan telah mengajukan penyitaan lebih dari 127.000 Bitcoin (BTC), yang saat ini bernilai sekitar $14,4 miliar atau setara Rp239 triliun. Penyitaan ini terkait dengan kasus penipuan besar (pig butchering scheme) yang melibatkan Chen Zhi, pendiri Prince Holding Group yang berbasis di Kamboja.
Jika penyitaan disetujui, aset BTC ini akan menambah cadangan strategis crypto nasional AS. Langkah ini memperkuat posisi AS sebagai salah satu pemegang Bitcoin terbesar di dunia dan menunjukkan peningkatan tajam dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis crypto.
2. ETF Bitcoin dan Ethereum Alami Arus Keluar (Outflow) Besar
Pasca crash besar di pasar crypto akhir pekan lalu, dana investasi berbasis crypto di AS mencatat total outflow lebih dari $755 juta (Rp12,5 triliun) hanya dalam satu hari.
ETF Bitcoin mencatat arus keluar bersih sebesar $326,5 juta. Dana terbesar yang keluar berasal dari Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) dan Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Namun, BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) justru mencatat inflow sebesar $60 juta, menandakan adanya akumulasi oleh sebagian investor yang memanfaatkan koreksi harga.
ETF Ethereum mencatat outflow sebesar $428,5 juta, didorong oleh arus keluar besar dari BlackRock iShares Ethereum Trust (ETHA) dan Grayscale Ethereum Trust (ETHE).
Penurunan ini menunjukkan bahwa volatilitas ekstrem di pasar membuat investor institusi cenderung menahan posisi mereka dalam jangka pendek.
3. Bhutan Pindahkan Sistem Identitas Nasional ke Ethereum
Dari sisi adopsi, Kerajaan Bhutan secara resmi memindahkan sistem identitas nasional digital mereka dari jaringan Polygon ke Ethereum (ETH). Langkah ini memungkinkan hampir 800.000 warga Bhutan untuk memverifikasi identitas dan mengakses layanan pemerintah menggunakan jaringan blockchain publik.
Migrasi penuh data penduduk ditargetkan rampung pada kuartal pertama 2026. Keputusan ini memperkuat posisi Ethereum sebagai infrastruktur utama untuk solusi Web3 pemerintahan digital, khususnya dengan penggunaan fitur privasi berbasis zero-knowledge proofs.