Sukabumi – Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat menggelar pertemuan koordinatif guna mempersiapkan proses verifikasi dan validasi (verval) data masyarakat terdampak bencana di Kecamatan Simpenan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Simpenan, Senin (12/1/2026).
Rapat koordinasi ini dihadiri Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi Ahmad Samsul Bahri, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi Eki Radiana Rizki, Camat Simpenan, unsur Forkopimcam Simpenan, serta perwakilan dari empat desa terdampak, yakni Desa Cibuntu, Sangrawayang, Cidadap, dan Loji. Sementara tiga desa lainnya, yaitu Desa Mekarasih, Kertajaya, dan Cihaur, tidak dapat menghadiri pertemuan karena masih terisolir.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat tujuh desa di Kecamatan Simpenan yang terdampak bencana banjir bandang, yakni Desa Cibuntu, Sangrawayang, Cidadap, Loji, Mekarasih, Kertajaya, dan Cihaur.
Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah terlibat langsung dalam penanganan bencana di Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2024. Langkah yang dilakukan saat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk bergerak cepat dan strategis dalam menangani dampak bencana.
“Arahan gubernur jelas, penanganan harus dilakukan secara cepat dan tepat, terutama bagi masyarakat yang rumahnya sudah tidak bisa ditempati,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu kebijakan utama Pemprov Jawa Barat adalah tidak menempatkan korban bencana di tenda pengungsian. Sebagai alternatif, pemerintah memberikan bantuan biaya kontrak rumah sebesar Rp10 juta per kepala keluarga untuk jangka waktu satu tahun.
“Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk memikirkan penanganan jangka menengah dan panjang, termasuk opsi relokasi,” katanya.
Menurutnya, bantuan biaya kontrak rumah tersebut telah disalurkan kepada 28 kepala keluarga di beberapa desa di Kecamatan Simpenan. Bantuan diprioritaskan bagi warga yang rumahnya hanyut atau mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang, termasuk di Desa Cidadap dan Desa Loji yang terdampak bencana pada 15 Desember 2024.
Ade Afriandi menekankan bahwa proses verifikasi dan validasi akan dilakukan langsung di lapangan untuk memastikan kondisi fisik bangunan dan lingkungan. Proses tersebut harus berjalan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Verifikasi ini bukan hanya administratif, tetapi sampai pada kondisi bangunan. Data ini menjadi dasar agar anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, tim akan tetap berada di lapangan dengan mempertimbangkan faktor cuaca dan risiko keselamatan. Apabila kondisi tidak memungkinkan, proses verifikasi akan ditunda hingga situasi dinilai aman. Meski demikian, Pemprov Jawa Barat berkomitmen menuntaskan penanganan dampak bencana pada tahun 2026, khususnya bagi kepala keluarga yang rumahnya sudah tidak layak huni.
“Di era sekarang, bukan lagi soal kewenangan, tetapi komunikasi dan kolaborasi. Insya Allah Pemprov Jabar berkomitmen merealisasikan kebutuhan masyarakat pascabencana,” paparnya.
Sementara itu, Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, menyampaikan bahwa kegiatan verifikasi dan validasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti dampak banjir bandang yang hingga kini belum sepenuhnya tertangani, khususnya bencana yang terjadi pada Desember 2024 dan Maret 2025.
Ia mengakui hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan kondisi cuaca ekstrem akan berakhir. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk bersama-sama memanfaatkan kewenangan yang dimiliki demi kepentingan masyarakat terdampak.
“Kami berharap kehadiran DPMD Provinsi Jawa Barat dapat menjadi jawaban atas harapan masyarakat. Meski belum tentu seluruh kebutuhan dapat terpenuhi, setidaknya kita telah berikhtiar untuk membantu,” ujarnya.
Menurut Boyke, pertemuan tersebut juga menjadi forum untuk menyepakati berbagai hal yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana dipengaruhi oleh banyak faktor, namun hal terpenting adalah memastikan data dari tingkat desa dan kecamatan dapat tersampaikan dengan baik ke pemerintah provinsi.
“Saya mengharapkan dukungan dan bantuan dari bapak dan ibu semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas perhatian dan dukungannya, sehingga masyarakat terdampak dapat tertangani dengan baik,” tandasnya.