RAGAM BAHASA– Rencana pembangunan pangkalan militer besar di Gaza oleh Board of Peace (BoP) yang dipimpin Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menuai beragam tanggapan dari komunitas internasional. Dokumen kontrak yang beredar menyebut fasilitas tersebut akan menjadi pusat operasional International Stabilization Force (ISF) di wilayah selatan Gaza.
Pangkalan itu dirancang berkapasitas hingga 5.000 personel dan berdiri di atas lahan lebih dari 350 hektare. Fasilitas yang direncanakan mencakup menara pengawas, bunker pertahanan, lapangan tembak, gudang logistik militer, serta perimeter berpagar kawat berduri.
PBB: Mandat untuk Stabilitas, Bukan Pendudukan
Juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Stephane Dujarric, dalam konferensi pers di New York menyatakan bahwa ISF telah mendapatkan mandat internasional untuk mendukung stabilisasi dan keamanan pascakonflik.
“Mandat tersebut bertujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan distribusi bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi berjalan aman. Ini bukan operasi pendudukan,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa implementasi di lapangan tetap harus menghormati hukum humaniter internasional dan hak masyarakat sipil Palestina.
Pemerintah Palestina: Kedaulatan Harus Dihormati
Di Ramallah, pejabat Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeineh, menilai rencana tersebut berpotensi melanggar prinsip kedaulatan jika tidak melalui persetujuan resmi Palestina.
“Kami menolak setiap langkah yang menjadikan Gaza sebagai enklave militer asing tanpa legitimasi dari rakyat Palestina. Stabilitas tidak bisa dibangun tanpa keadilan politik,” katanya.
Ia juga meminta agar setiap inisiatif keamanan dikoordinasikan langsung dengan otoritas Palestina yang sah.
Pengamat Timur Tengah: Risiko Ketegangan Baru
Pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Georgetown, Prof. Leila Haddad, menilai proyek ini bisa menjadi pedang bermata dua.
“Di satu sisi, kehadiran pasukan multinasional dapat meredam kekosongan keamanan. Namun di sisi lain, jika dianggap sebagai perpanjangan pengaruh Washington, resistensi lokal bisa meningkat,” jelasnya.
Menurutnya, transparansi mandat dan partisipasi regional akan menjadi faktor kunci keberhasilan ISF.
Israel dan Dinamika Keamanan Regional
Pemerintah Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait detail pembangunan pangkalan tersebut. Namun sejumlah analis memperkirakan Israel akan mendukung langkah yang dinilai dapat membatasi aktivitas kelompok bersenjata di Gaza.
Sementara itu, organisasi kemanusiaan internasional mendesak agar prioritas utama tetap pada perlindungan warga sipil dan percepatan bantuan bagi masyarakat terdampak konflik.
Rencana pembangunan pangkalan ISF di Gaza kini menjadi perhatian global, di tengah upaya mencari keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan penghormatan terhadap kedaulatan Palestina.
(FIKRI)