RAGAM BAHASA-Kecelakaan lalu lintas kembali mencoreng arus mudik Lebaran 2026. Insiden yang terjadi di Kilometer 259 Tol TransJawa pada Selasa (17/3/2026) malam melibatkan bus PO Zentrum dan sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut penumpang. Peristiwa ini menambah panjang daftar kecelakaan selama periode mudik tahun ini.
Sorotan tajam datang dari anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, yang menilai kebijakan transportasi nasional masih belum berpihak pada keselamatan pengguna jalan. Menurutnya, selama ini pemerintah cenderung hanya mengejar kelancaran arus kendaraan tanpa memperhatikan risiko fatal di lapangan.
Ia mengungkapkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tergolong tinggi. Pada 2025, tingkat kecelakaan tercatat sekitar 26 kasus per 100.000 penduduk—angka yang jauh melampaui target nasional.
“Ini jadi alarm serius. Kebijakan transportasi harus bergeser, bukan hanya soal lancarnya kendaraan, tapi bagaimana nyawa pengguna jalan benar-benar terlindungi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saadiah menekankan bahwa pendekatan kebijakan perlu diubah dengan fokus pada pengurangan dampak fatal saat kecelakaan terjadi. Artinya, bukan sekadar menekan jumlah kejadian, tetapi juga meminimalkan korban jiwa dan luka berat.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap batas kecepatan di sejumlah titik rawan kecelakaan. Pelanggaran kecepatan, ditambah rendahnya kesadaran penggunaan perlengkapan keselamatan, terutama di kalangan pengendara roda dua, dinilai menjadi faktor utama tingginya angka kecelakaan.
Di sisi lain, ia memberikan apresiasi terhadap sejumlah langkah pemerintah, seperti pembatasan perjalanan jarak jauh dan perluasan program mudik gratis. Kebijakan ini dianggap mampu mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus menekan potensi risiko di jalan.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut tidak boleh bersifat sementara. Diperlukan strategi jangka panjang yang terintegrasi antara DPR dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia guna menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan.
“Ke depan, keselamatan harus jadi prioritas utama dalam setiap kebijakan transportasi, bukan lagi sekadar pelengkap,” pungkasnya.
(EGOL)