Sukabumi – Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan respons cepat terhadap derasnya keluhan masyarakat di media sosial terkait kondisi jalan rusak dengan menerapkan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai aspirasi publik yang berkembang. Menurutnya, masukan masyarakat kini menjadi bagian penting dalam proses penentuan prioritas perbaikan infrastruktur.
“Kami menjadikan keluhan masyarakat sebagai bahan evaluasi awal yang kemudian dipadukan dengan data teknis di lapangan untuk menentukan ruas jalan yang harus segera ditangani,” ujarnya, Minggu (8/3/2026).
Ia mengakui, kondisi fiskal daerah saat ini mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, sektor infrastruktur tetap menjadi fokus utama karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
“Walaupun anggaran terbatas, arahan pimpinan daerah sangat jelas bahwa perbaikan jalan harus tetap menjadi prioritas,” jelasnya.
Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan, Dinas PU kini menerapkan sistem prioritas berbasis tingkat urgensi dan dampak. Ruas jalan dengan kerusakan berat serta memiliki peran strategis—seperti jalur distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, dan layanan kesehatan—menjadi sasaran utama perbaikan.
Selain itu, kualitas pekerjaan juga menjadi perhatian serius. Dinas PU memastikan setiap proyek dilaksanakan sesuai standar teknis agar hasilnya lebih tahan lama dan tidak memerlukan perbaikan berulang dalam waktu singkat.
“Kami tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga memastikan kualitas agar manfaatnya bisa dirasakan lebih lama oleh masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bentuk transparansi dan peningkatan pelayanan publik, Dinas PU juga memperluas ruang komunikasi dengan masyarakat, baik melalui media sosial maupun laporan langsung dari warga. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penanganan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.