SUKABUMI – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., memimpin rapat gabungan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sukabumi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sukabumi di Aula Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Rabu (5/8/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan kebijakan penganggaran daerah yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman, S.H., M.M., bersama jajaran TAPD. Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek kebijakan fiskal daerah sekaligus memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif.
Dalam memimpin rapat, Budi Azhar Mutawali menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menyusun kebijakan anggaran. Menurutnya, setiap keputusan anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
Ia menilai, pembahasan anggaran tidak hanya berkaitan dengan besaran alokasi belanja, tetapi juga harus memperhatikan efektivitas program serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, setiap materi anggaran dibahas secara menyeluruh melalui diskusi antara Banggar DPRD dan TAPD. Pembahasan tersebut mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Proses pembahasan yang dilakukan secara terbuka dan konstruktif diharapkan mampu menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran. Selain itu, mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Sukabumi.
Kehadiran Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman bersama jajaran TAPD juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam memperkuat komunikasi dengan DPRD. Koordinasi tersebut diperlukan agar arah kebijakan fiskal yang disusun dapat berjalan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Melalui rapat gabungan tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat mencapai kesepahaman dalam menentukan arah kebijakan anggaran. Kesepahaman tersebut menjadi penting agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat Banggar dan TAPD ini juga menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan kebijakan anggaran daerah disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama.