SUKABUMI – Keluhan warga Kecamatan Gegerbitung terkait kerusakan parah sejumlah ruas jalan kabupaten kembali menguat. Sorotan publik semakin tajam setelah kondisi infrastruktur di wilayah tersebut viral di media sosial dan memunculkan kembali perdebatan mengenai ketimpangan pembangunan di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Demokrat, Rudi Heryanto, menegaskan bahwa dorongan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur jalan bukanlah hal baru. Menurutnya, legislatif telah berulang kali meminta agar pembangunan dilakukan secara terencana, merata, dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kebutuhan masyarakat, DPRD melalui usulan Pokok Pikiran (Pokir) telah mengajukan anggaran perbaikan ruas jalan Gegerbitung–Ciengang sepanjang kurang lebih empat kilometer yang ditargetkan dapat direalisasikan pada tahun 2026.
Namun demikian, Rudi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak seharusnya hanya bergantung pada inisiatif legislatif. Pemerintah daerah, kata dia, harus hadir dengan perencanaan yang matang serta menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ini bukan semata tanggung jawab legislatif. Pemerintah daerah harus hadir dengan perencanaan yang jelas dan keberpihakan yang nyata,” ujarnya.
Selain ruas jalan Gegerbitung–Ciengang, Rudi juga menyoroti sejumlah ruas lain yang dinilai membutuhkan perhatian serius, di antaranya Gegerbitung–Pasirmunding, Ciengang–Pasirhuni, serta Ciengang–Cigaluga. Menurutnya, ruas-ruas tersebut sudah layak masuk dalam daftar prioritas pembangunan daerah.
Ia menilai selama ini wilayah Gegerbitung masih kerap luput dari perhatian kebijakan pembangunan. Bahkan, realisasi perbaikan jalan Gegerbitung–Ciengang yang didorong melalui Pokir DPRD disebutnya menjadi indikator belum kuatnya perencanaan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Ini mencerminkan belum kuatnya keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” katanya.
Lebih lanjut, Rudi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terus mengulang pola komunikasi yang hanya dipenuhi janji tanpa kepastian realisasi. Menurutnya, masyarakat membutuhkan langkah konkret yang dapat dirasakan langsung manfaatnya.
“Kepercayaan masyarakat tidak dibangun dari janji, tetapi dari tindakan nyata,” tegasnya.
Kerusakan jalan di Kecamatan Gegerbitung kini tidak lagi dipandang sebagai persoalan infrastruktur semata. Dampaknya telah dirasakan langsung oleh warga, mulai dari terganggunya mobilitas, meningkatnya risiko kecelakaan, hingga terhambatnya distribusi hasil usaha dan aktivitas perekonomian masyarakat.
Di tengah meningkatnya perhatian publik, pemerintah daerah dituntut untuk menunjukkan respons yang tidak hanya bersifat retoris, melainkan diwujudkan melalui program pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. Tanpa langkah nyata, persoalan ketimpangan pembangunan di wilayah Gegerbitung akan terus menjadi catatan kritis yang sulit untuk diabaikan.