Sukabumi – Puluhan warga Desa Cikadu, Kabupaten Sukabumi, mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi pada Senin (20/7/2026). Kedatangan warga tersebut menjadi perhatian karena rombongan, yang mayoritas terdiri dari kaum ibu, menggunakan kendaraan odong-odong atau wara-wiri yang disewa khusus untuk menuju lokasi aksi.
Warga turut membawa sejumlah poster dan spanduk berisi tuntutan terkait kondisi Daerah Irigasi (D.I) Citarik Somang Cikadu yang disebut telah tidak berfungsi selama kurang lebih 17 tahun. Mereka meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai rencana dan waktu pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi yang selama ini menjadi kebutuhan penting masyarakat.
Perwakilan warga, Neni, mengatakan penggunaan odong-odong dalam aksi tersebut merupakan bagian dari bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata. Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama menunggu agar saluran irigasi kembali mengalir seperti kondisi sebelumnya.
Ia menuturkan, kerusakan jaringan irigasi tersebut memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Tidak hanya mengganggu kebutuhan pertanian, kondisi tersebut juga membuat warga mengalami kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, hingga keperluan ibadah.
Neni mengungkapkan, warga selama ini terpaksa memanfaatkan aliran Sungai Citarik maupun sumur untuk memenuhi kebutuhan air. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak aman, terutama ketika warga harus melakukan aktivitas mencuci di sungai yang memiliki arus cukup deras.
Bahkan, ia menceritakan pernah terjadi warga yang terbawa arus ketika sedang melakukan aktivitas di Sungai Citarik. Peristiwa tersebut membuat dirinya merasa trauma karena aktivitas yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga justru memiliki risiko keselamatan.
Selain mengandalkan sungai dan sumur, sebagian warga juga harus membeli air dari sumber mata air pegunungan. Biaya yang harus dikeluarkan disebut mencapai sekitar Rp50 ribu per rumah setiap bulan, belum termasuk kebutuhan pemasangan serta pemeliharaan selang yang digunakan untuk mengalirkan air ke rumah.
Kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit membuat pengeluaran tambahan untuk mendapatkan air semakin dirasakan berat. Warga pun terpaksa menghemat penggunaan air untuk berbagai keperluan rumah tangga.
Sementara itu, Ketua Koordinator Aksi, Ujang, mengatakan kedatangan warga ke Kantor Dinas PU bukan sekadar untuk menyampaikan keluhan, tetapi untuk meminta kepastian mengenai kapan pekerjaan fisik perbaikan D.I Citarik Somang Cikadu benar-benar direalisasikan.
Menurut Ujang, masyarakat tidak lagi membutuhkan jawaban yang bersifat umum, melainkan kepastian mengenai waktu pelaksanaan pembangunan, mulai dari bulan hingga tahun pengerjaannya.
Ia juga mengingatkan adanya komitmen tertulis yang pernah disampaikan oleh Asep Japar ketika masih menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi pada 2022. Saat itu, menurut Ujang, terdapat pernyataan bahwa pemerintah akan berupaya melakukan penanganan menyeluruh terhadap jaringan irigasi Citarik melalui dukungan anggaran pemerintah.
Ujang menilai berbagai pekerjaan yang selama ini dilakukan belum menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi masyarakat. Ia menyebut dampak kerusakan irigasi dirasakan oleh warga di dua kedusunan, yakni Dusun Pasir Biru dan Dusun Cikadu.
Menurutnya, jumlah masyarakat yang terdampak mencapai sekitar 7.000 jiwa. Selain persoalan kebutuhan air, kerusakan jaringan irigasi juga berpengaruh terhadap sektor pertanian masyarakat.
Ia menyebut sekitar 63 hektare lahan pertanian yang sebelumnya mendapatkan dukungan air irigasi kini harus bergantung pada air hujan. Kondisi tersebut membuat produktivitas pertanian masyarakat ikut terdampak.
Ujang juga menyayangkan tidak hadirnya Kepala Desa Cikadu dalam aksi tersebut. Ia menilai pemerintah desa seharusnya ikut mendampingi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah.
Ia bahkan mengatakan warga akan kembali mendatangi Kantor Dinas PU apabila tuntutan mereka belum mendapatkan kepastian. Surat pemberitahuan aksi berikutnya, menurutnya, akan kembali disampaikan kepada pihak terkait.
Dinas PU Sebut Perbaikan Total Butuh Anggaran Hampir Rp10 Miliar
Menanggapi tuntutan warga, Kepala Bidang Bina Teknik Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Wisnu, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah menjadikan jaringan irigasi Citarik, khususnya wilayah Cikadu, sebagai salah satu prioritas penanganan.
Namun, perbaikan secara menyeluruh membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dengan keterbatasan kemampuan APBD, Dinas PU tidak dapat melakukan pembangunan total sekaligus dan selama ini hanya mampu melaksanakan pemeliharaan secara bertahap atau parsial.
Wisnu mengatakan kebutuhan anggaran untuk penanganan secara menyeluruh telah diusulkan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sejak 2022. Nilai kebutuhan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp9 miliar hingga mendekati Rp10 miliar.
Menurutnya, usulan penanganan irigasi Citarik tersebut telah masuk dalam program pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026. Namun, hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik.
Wisnu menjelaskan, kewenangan pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari dukungan pemerintah pusat tersebut bukan sepenuhnya berada di tangan Dinas PU Kabupaten Sukabumi. Karena itu, pihaknya masih perlu melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan waktu pelaksanaan pembangunan.
Ia mengatakan Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kabupaten Sukabumi akan melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pemerintah pusat mengenai jadwal pekerjaan, termasuk kapan pembangunan fisik dapat mulai dilaksanakan.
Warga Berharap Irigasi Kembali Berfungsi
Bagi masyarakat Desa Cikadu, persoalan D.I Citarik Somang bukan hanya menyangkut infrastruktur pertanian. Berfungsinya kembali saluran tersebut dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air.
Selama jaringan irigasi tidak berfungsi, warga harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, pembelian air dari sumber pegunungan menjadi salah satu pilihan. Sementara warga lainnya terpaksa memanfaatkan sumur maupun aliran sungai.
Kondisi tersebut semakin berat ketika memasuki musim kemarau. Ketersediaan air semakin terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terus berjalan.
Warga berharap pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat segera memberikan kepastian mengenai pembangunan jaringan irigasi tersebut. Mereka menginginkan penanganan dilakukan secara menyeluruh sehingga saluran D.I Citarik Somang dapat kembali mengalir dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Bagi para petani, normalisasi dan perbaikan jaringan irigasi juga diharapkan dapat mengembalikan fungsi lahan pertanian serta mengurangi ketergantungan terhadap curah hujan.
Masyarakat kini masih menunggu tindak lanjut konkret dari pemerintah terkait rencana penanganan yang telah diusulkan. Mereka berharap persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut tidak kembali berlarut-larut dan segera mendapatkan solusi permanen.