SUKABUMI – Bupati Sukabumi Asep Japar memimpin Rapat Dinas Bulan Juni 2026 yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (17/6/2026). Rapat tersebut menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus membahas sejumlah langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah.
Rapat dipandu Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman dan dihadiri Wakil Bupati Andreas, para kepala perangkat daerah, asisten daerah, staf ahli, kepala bagian, serta seluruh camat se-Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan diawali dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Institut Citra Buana Indonesia. Kerja sama tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan kerja sama antara Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB). Kerja sama tersebut diarahkan pada implementasi riset dan inovasi untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.
Selain penandatanganan kerja sama, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga menyerahkan secara simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah pekerja rentan sebagai bentuk perhatian terhadap perlindungan sosial tenaga kerja.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan capaian kinerja dari sejumlah perangkat daerah, yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pendidikan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Dalam arahannya, Bupati Asep Japar mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan agar tetap transparan serta akuntabel.
“Alhamdulillah Kabupaten Sukabumi kembali meraih opini WTP untuk ke-12 kalinya. Capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Asep.
Selain mempertahankan kualitas tata kelola keuangan, Bupati meminta seluruh jajaran pemerintah daerah ikut mendukung program prioritas nasional. Beberapa di antaranya Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurutnya, implementasi program nasional tersebut membutuhkan koordinasi dan sinergi dari berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah desa.
OPD Diminta Genjot PAD
Asep juga memberikan perhatian terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi aktif melihat peluang dan mengembangkan potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
“PAD jangan jalan di tempat. Setiap perangkat daerah harus mampu melihat dan mengembangkan potensi yang ada agar pendapatan daerah terus meningkat,” tegasnya.
Menurut Asep, optimalisasi PAD menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Karena itu, berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Sukabumi perlu dikelola secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Camat Diminta Percepat Pelayanan KTP-el
Selain persoalan pendapatan daerah, Asep juga menekankan pentingnya percepatan pelayanan administrasi kependudukan.
Ia meminta para camat lebih aktif melakukan pelayanan jemput bola kepada masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Menurutnya, dokumen kependudukan merupakan salah satu persyaratan penting untuk memperoleh berbagai pelayanan publik.
“Kepemilikan dokumen kependudukan sangat penting. Karena itu, saya meminta seluruh camat untuk memastikan masyarakat yang belum memiliki KTP-el segera terlayani,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi Andreas menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang tengah berlangsung. Ia berharap seluruh tahapan penerimaan murid baru dapat berjalan secara aman, tertib, objektif, dan transparan.
Andreas juga mendorong peningkatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama di wilayah yang tingkat penerimaannya masih tergolong rendah.
Menurutnya, peningkatan penerimaan PBB membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga Badan Pendapatan Daerah.
“Optimalisasi pendapatan PBB membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga Badan Pendapatan Daerah,” tandas Andreas.
Melalui rapat dinas tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran.
Sinergi antarperangkat daerah juga diharapkan terus diperkuat agar berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.