RAGAM BAHASA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik tegas terhadap persoalan birokrasi dan tata kelola pemerintahan dalam pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam forum Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tersebut, Prabowo menilai birokrasi yang lamban, prosedur yang terlalu panjang, hingga penyalahgunaan jabatan masih menjadi pekerjaan rumah serius yang harus segera dibenahi.
Menurut Prabowo, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di tingkat pusat. Kinerja aparatur di daerah, termasuk pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, juga menjadi perhatian karena pelayanan kepada masyarakat dinilai masih kerap terkendala oleh proses birokrasi.
Presiden mengatakan pemerintah tidak bermaksud mencari pihak yang harus disalahkan. Fokus utama, kata dia, adalah memperbaiki sistem agar pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih cepat serta tepat sasaran.
Ia juga menyinggung adanya oknum birokrat yang menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok. Praktik semacam itu, menurut Prabowo, harus dihentikan karena berpotensi merusak kepercayaan masyarakat sekaligus menghambat pembangunan.
Prabowo menilai perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi membuat persoalan birokrasi tidak seharusnya lagi ditutup-tutupi. Pemerintahan yang tidak efisien justru dapat memberikan dampak besar terhadap masa depan bangsa.
Presiden turut menyoroti keluhan masyarakat mengenai sejumlah program pemerintah yang tidak sepenuhnya dirasakan oleh kelompok yang menjadi sasaran. Hambatan pada tahap pelaksanaan di lapangan dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat manfaat program tidak sampai secara optimal kepada rakyat.
Karena itu, Prabowo mengajak seluruh pemimpin dan elite politik untuk mengesampingkan kepentingan kelompok dan bersama-sama memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Ia menekankan bahwa prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap kebijakan dan pelayanan publik, menurutnya, harus dibuat untuk memberikan kemudahan kepada rakyat.
Pesan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam pidato kenegaraan Prabowo menjelang peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus benar-benar mendengar suara masyarakat, karena rakyatlah yang paling mengetahui apakah sebuah program telah berjalan sebagaimana mestinya atau justru masih terhambat oleh birokrasi.
“Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mempercepat reformasi birokrasi dan memastikan pelayanan publik benar-benar hadir untuk kepentingan masyarakat.
(Egol)