Sukabumi – Rumah Literasi Merah Putih menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang mempertemukan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, pers, masyarakat, organisasi kemasyarakatan hingga pelaku usaha untuk membahas penguatan iklim investasi di Kabupaten Sukabumi.
FGD tersebut mengangkat tema “Sinergi Pers, Masyarakat dan Penegak Hukum dalam Menciptakan Kondusivitas Investasi, Ketersediaan Energi Listrik, Kemandirian Energi untuk Kemajuan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sukabumi”. Kegiatan berlangsung di Cafe The Bumee, Jalan Lingkar Selatan Nomor 3, Gunungguruh Girang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Selasa (1/9/2026).
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan dalam forum tersebut. Di antaranya mengenai iklim investasi, kepastian hukum, ketersediaan dan keandalan energi listrik, tertib administrasi pertanahan, stabilitas sosial serta peran media dalam menciptakan komunikasi publik yang sehat.
Peserta FGD menilai kerja sama lintas sektor diperlukan untuk menciptakan kondisi investasi yang aman dan kondusif. Selain itu, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memastikan manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan tersebut dihadiri Kasi Intel Kejari Cibadak Rachaman, SH, MH yang mewakili Kajari Cibadak, perwakilan General Manager PLN UIP JBT, perwakilan Kepala BPN Kabupaten Sukabumi, perwakilan Kepala Diskominfosan Kabupaten Sukabumi, serta Kepala Kesbangpol Kabupaten Sukabumi Jujun Juaeni, S.Sos., MM.
Dari unsur pers dan masyarakat, hadir perwakilan Ketua PWI Jawa Barat, Ketua PWI Kabupaten Sukabumi, Ketua SMSI Sukabumi Raya, sejumlah insan pers, LSM, pelaku UMKM serta tamu undangan lainnya.
Kepastian Hukum Dinilai Penting bagi Investor
Kasi Intel Kejari Cibadak Rachaman, SH, MH, menyampaikan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam membangun iklim investasi yang sehat di Kabupaten Sukabumi.
Menurutnya, keberadaan aparat penegak hukum bukan hanya berkaitan dengan penanganan persoalan setelah terjadi, tetapi juga memberikan jaminan rasa aman dan kepastian kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan.
“Penegak hukum hadir untuk memberikan kepastian dan rasa aman. Tanpa kepastian hukum, investor tidak akan masuk. Sinergi dengan pers dan masyarakat penting agar setiap proses pembangunan berjalan transparan dan tidak menimbulkan konflik di lapangan,” ujarnya.
Ketersediaan Energi Listrik Dukung Pertumbuhan Investasi
Sementara itu, perwakilan General Manager PLN UIP JBT menekankan bahwa pasokan listrik yang tersedia secara cukup dan andal menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam menunjang aktivitas ekonomi serta investasi.
PLN, lanjutnya, berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik di Kabupaten Sukabumi. Namun, dukungan masyarakat dan media juga dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai efisiensi energi serta mendorong pengembangan kemandirian energi yang memanfaatkan potensi lokal.
“Ketersediaan energi listrik adalah fondasi utama investasi. PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan di Sukabumi. Namun, kami juga membutuhkan dukungan masyarakat dan media untuk mengedukasi pentingnya efisiensi energi serta mendukung program kemandirian energi berbasis potensi lokal,” katanya.
Administrasi Pertanahan Perlu Dibenahi
Persoalan pertanahan turut menjadi salah satu topik dalam FGD. Perwakilan BPN Kabupaten Sukabumi menjelaskan bahwa tertib administrasi pertanahan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian bagi investor.
Menurutnya, sektor pertanahan masih menjadi salah satu aspek yang berpotensi menghambat investasi apabila administrasinya tidak tertata dengan baik.
“Aspek pertanahan sering menjadi kendala investasi. BPN siap bersinergi mempercepat layanan, asalkan semua pihak patuh pada aturan. Dengan data pertanahan yang tertib, kita bisa menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Sukabumi,” jelasnya.
Kondusivitas Daerah Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Kepala Kesbangpol Kabupaten Sukabumi Jujun Juaeni, S.Sos., MM, menyampaikan bahwa stabilitas sosial dan keamanan menjadi bagian penting dalam menciptakan rasa nyaman bagi para investor.
Ia menegaskan, menjaga kondusivitas wilayah bukan hanya menjadi tugas satu lembaga. Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat maupun media memiliki peran masing-masing dalam menjaga stabilitas daerah.
“Kondusivitas adalah kunci. Tugas kami menjaga stabilitas agar investasi bisa berjalan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, pers, dan aparat sangat dibutuhkan agar tidak terjadi miskomunikasi yang menghambat pembangunan dan penyediaan energi,” ungkapnya.
Pers Dinilai Strategis Bangun Kepercayaan Masyarakat
Dari sisi komunikasi publik, perwakilan Diskominfosan Kabupaten Sukabumi menilai penyampaian informasi yang akurat dan terbuka sangat diperlukan, terutama berkaitan dengan investasi dan program energi.
Keterbukaan informasi dinilai dapat membantu masyarakat memahami manfaat pembangunan sekaligus mengantisipasi penyebaran informasi yang keliru atau tidak benar.
“Peran komunikasi publik sangat vital. Diskominfo akan memperkuat diseminasi informasi terkait program energi dan investasi agar masyarakat memahami manfaatnya. Pers menjadi mitra strategis untuk menyampaikan informasi yang benar dan menangkal hoaks,” ujarnya.
Hal senada disampaikan perwakilan Ketua PWI Jawa Barat. Menurutnya, pers memiliki tanggung jawab dalam mengawal pembangunan melalui pemberitaan yang kritis, berimbang dan konstruktif.
“Pers punya tanggung jawab moral mengawal pembangunan. Kami akan mendorong jurnalisme yang konstruktif, mengawasi kebijakan energi dan investasi, sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di Sukabumi,” tegasnya.
Ketua PWI Kabupaten Sukabumi Nuruddin Zain Syamsi juga menyatakan kesiapan insan pers daerah untuk mengambil bagian dalam mengawal berbagai program pembangunan.
“Di tingkat daerah, pers harus hadir paling depan. Kami siap bersinergi dengan penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memastikan informasi terkait kelistrikan dan investasi sampai kepada masyarakat secara akurat, sehingga tercipta kepercayaan publik,” katanya.
Sementara Ketua SMSI Sukabumi Raya Eman Sulaeman menilai media memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan melalui pemberitaan yang kritis sekaligus membangun.
“Media siber punya jangkauan luas dan cepat. SMSI siap mendukung literasi masyarakat tentang pentingnya kemandirian energi dan investasi. Mari kita jaga agar pemberitaan tidak memprovokasi, tetapi mencerdaskan dan membangun,” ujarnya.
UMKM Berharap Investasi Beri Dampak Nyata
Dari kalangan masyarakat dan pelaku UMKM, Saeful Usman berharap pertumbuhan investasi di Kabupaten Sukabumi dapat memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Ia menilai ketersediaan listrik yang stabil dengan biaya terjangkau merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan dan perkembangan usaha masyarakat.
“UMKM membutuhkan listrik yang stabil dan biaya yang terjangkau agar bisa berkembang. Kami berharap hasil FGD ini benar-benar ditindaklanjuti, karena kemandirian energi akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat kecil di Sukabumi,” ungkapnya.
FGD Dorong Kolaborasi Berkelanjutan
Dari hasil pembahasan, FGD Rumah Literasi Merah Putih menilai terdapat tiga aspek utama yang perlu diperkuat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, yakni kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur energi serta ekosistem informasi yang sehat.
Ketiga aspek tersebut dinilai harus berjalan secara beriringan melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dan insan pers.
Para peserta juga mendorong agar forum lintas sektor dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembangunan, investasi maupun energi dapat dibahas bersama sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Rumah Literasi Merah Putih berharap FGD tersebut menjadi awal dari terbentuknya kolaborasi bersama untuk menciptakan Kabupaten Sukabumi yang semakin kondusif bagi investasi, memiliki ketahanan dan kemandirian energi, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.