Sukabumi – Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Sukabumi memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan investasi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan perekonomian daerah. Namun, upaya mewujudkan potensi tersebut menjadi investasi nyata masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari promosi, proses perizinan, harga lahan, aksesibilitas, hingga kepastian tata ruang.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, memaparkan perkembangan kawasan industri, kesiapan perizinan, berbagai kendala investasi, serta langkah pemerintah daerah dalam menciptakan kemudahan bagi para investor.
Dalam wawancara khusus bersama SukabumiUpdate.com pada Kamis (15/10/2026), Dede menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua kawasan industri di Kabupaten Sukabumi yang telah mengantongi perizinan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Kedua kawasan tersebut yakni Kawasan Industri Cikembar I (KIC I) yang dikelola PT Bogorindo Cemerlang dan Kawasan Industri Cikembar II (KIC II) milik PT Cijambe Indah.
Menurut Dede, kedua kawasan industri tersebut telah dipromosikan dan masuk dalam kebijakan KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi) yang ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Surat keputusan terkait kebijakan tersebut juga telah diterbitkan.
Dua Kawasan Industri Telah Mendapatkan Perizinan
Dede menjelaskan, keberadaan kebijakan KLIK memberikan kemudahan layanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Melalui kebijakan tersebut, pengelola kawasan industri dapat memperoleh akses terhadap kewenangan tertentu untuk membantu memfasilitasi proses perizinan bagi investor maupun penyewa lahan atau tenant.
Meski demikian, kemudahan tersebut tetap harus didukung pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan.
Secara umum, kedua kawasan industri tersebut telah memenuhi sejumlah persyaratan dasar perizinan, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Ia menyebutkan, Kawasan Industri Cijambe memiliki luas sekitar 163 hektare, sedangkan kawasan industri Bogorindo mencapai 220 hektare. Seluruh data tersebut perlu terintegrasi dengan sistem OSS agar pelayanan investasi dapat berjalan lebih mudah.
Menurutnya, integrasi data tata ruang menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat proses pelayanan perizinan bagi investor yang akan berinvestasi di kawasan industri.
Selama integrasi belum terlaksana, berbagai kemudahan layanan belum dapat berjalan secara maksimal. Sebab, pelaku usaha tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum memulai kegiatan pembangunan dan operasional, di antaranya persetujuan tata ruang, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Selain itu, setiap kawasan industri juga diwajibkan memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) apabila dipersyaratkan, serta persetujuan lingkungan.
Dengan terpenuhinya berbagai persyaratan tersebut, pembangunan dapat dilaksanakan pada lahan yang telah ditetapkan sesuai peruntukannya.
Pengelola kawasan juga dapat menyiapkan pembangunan infrastruktur secara mandiri, termasuk bangunan yang memenuhi ketentuan PBG maupun fasilitas pendukung lainnya seperti jalan utama dan infrastruktur kawasan.
Investor Tetap Harus Mengurus Perizinan
Terkait mekanisme perizinan bagi investor yang ingin masuk ke kawasan industri, Dede menjelaskan bahwa kemudahan yang diberikan bukan berarti investor terbebas dari kewajiban mengurus perizinan.
Menurutnya, perizinan tetap harus dipenuhi oleh masing-masing investor, tetapi dalam lingkup kegiatan usaha atau skala yang lebih spesifik. Sementara itu, pengelola kawasan bertanggung jawab memastikan perizinan dasar dan kesiapan kawasan telah terpenuhi.
Sebagai contoh, investor yang membutuhkan lahan seluas dua hingga lima hektare untuk membangun pabrik tetap harus mengurus PBG sesuai rencana pembangunan yang akan dilakukan.
Ia juga menyebutkan bahwa terdapat pengelola kawasan yang memilih membangun pabrik terlebih dahulu sebelum mendapatkan penyewa atau investor, sehingga fasilitas bangunan sudah tersedia ketika calon tenant datang.
Kesiapan KIC I dan KIC II Masih Berbeda
Dede mengungkapkan, berdasarkan evaluasi sementara, Kawasan Industri Cikembar I atau Bogorindo masih belum sepenuhnya siap untuk menjalankan kemudahan integrasi perizinan melalui OSS.
Hal tersebut disebabkan belum terintegrasinya data kawasan dengan sistem OSS, ditambah adanya sejumlah perubahan dokumen yang harus dipersiapkan. Kondisi tersebut diperkirakan membuat proses penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih panjang.
Sementara itu, perkembangan berbeda terlihat pada Kawasan Industri Cijambe Indah. Dede mengaku telah menerima laporan dari pemilik kawasan bahwa mereka mendapatkan panggilan dari Kementerian Perindustrian untuk dijadikan kawasan percontohan.
Pemilihan tersebut berkaitan dengan kesiapan pengelola kawasan dalam menyediakan fasilitas dan kapasitas yang dibutuhkan, termasuk memfasilitasi pelaku usaha atau tenant agar dapat menjalankan kegiatan industrinya.
Dede menjelaskan, apabila seluruh persyaratan kawasan telah terpenuhi, mulai dari PKKPR, peta poligon, koordinat lahan seluas 163 hektare, hingga integrasi data ke OSS, proses pengajuan perizinan bagi investor dapat menjadi lebih sederhana.
Dalam mekanisme tersebut, ketika investor mengajukan permohonan untuk berusaha di kawasan industri, proses persetujuan tata ruang dapat dikonfirmasi melalui pengelola kawasan yang telah memiliki data terintegrasi.
Mekanisme ini berbeda dengan proses yang masih berjalan secara konvensional, ketika pemohon harus melalui tahapan penilaian PKKPR, pengajuan dokumen ke ATR/BPN, pemeriksaan lapangan, pertimbangan teknis atau Pertek, hingga penerbitan PKKPR.
Menurut Dede, proses tersebut paling cepat membutuhkan waktu sekitar 20 hari. Bahkan, tidak sedikit permohonan yang penyelesaiannya mencapai tiga hingga empat bulan.
Integrasi RDTR Digital dengan OSS Jadi Kebutuhan
Dede menilai, salah satu langkah penting untuk memberikan kepastian perizinan investasi adalah mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital yang terintegrasi dengan OSS.
Langkah tersebut merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah.
Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, sudah terdapat sekitar 2.000 RDTR yang terintegrasi dengan OSS. Sementara itu, Kabupaten Sukabumi belum memiliki RDTR yang terintegrasi secara langsung dengan sistem tersebut.
Padahal, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah memiliki tiga Peraturan Bupati (Perbup) RDTR, yakni RDTR Kawasan Palabuhanratu, RDTR Cikembar, dan RDTR Cisaat.
Menurutnya, keberadaan RDTR digital dengan skala peta 1:5.000 dapat memberikan kepastian mengenai kesesuaian peruntukan lahan, termasuk apakah suatu lokasi diperbolehkan untuk kegiatan industri atau tidak.
Ia mengibaratkan kawasan industri sebagai bentuk miniatur RDTR digital karena memiliki batas wilayah, koordinat, serta peruntukan lahan yang jelas dan dapat diintegrasikan ke dalam OSS.
Dengan demikian, informasi tata ruang kawasan dapat diakses dan menjadi acuan bagi investor maupun pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan pembangunan.
Pemkab Sukabumi Targetkan Integrasi RDTR pada 2027
Terkait waktu pelaksanaan integrasi RDTR dengan OSS, Dede menyampaikan optimismenya bahwa percepatan kebijakan tersebut dapat mulai diwujudkan pada 2027.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Tahap selanjutnya adalah mempercepat penyusunan aturan teknis sebagai turunan dari perda tersebut.
Sejumlah peraturan bupati yang perlu diselesaikan meliputi RDTR, pendelegasian kewenangan, pengawasan, kemitraan, serta sistem informasi penanaman modal.
Dede berharap setidaknya pada 2027 sudah terdapat satu RDTR yang berhasil terintegrasi dengan OSS.
Ia kembali mencontohkan Kawasan Industri Cijambe Indah dengan luas 163 hektare. Menurutnya, kawasan tersebut telah memiliki sertifikat lahan sehingga tahapan berikutnya adalah memasukkan peta digital ke dalam sistem OSS.
Apabila data kawasan sudah muncul dalam sistem, investor yang ingin mengajukan permohonan dapat memperoleh kemudahan melalui mekanisme yang tersedia. Dalam skema tersebut, pengelola kawasan dapat melakukan konfirmasi terhadap kesesuaian lokasi yang diajukan investor.
Selain persoalan tata ruang, aspek lingkungan juga menjadi perhatian. Kawasan yang telah memiliki AMDAL dapat memfasilitasi penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) secara lebih rinci bagi masing-masing tenant sesuai karakteristik kegiatan usahanya.
Sebagai contoh, apabila investor akan membangun pabrik yang menghasilkan limbah B3 maupun limbah lainnya, pengelolaan lingkungan harus dirinci dan dibahas bersama pihak pengelola kawasan.
Untuk mendukung hal tersebut, pengelola kawasan perlu memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang lingkungan serta fasilitas pengelolaan limbah secara terpusat.
Dede menegaskan, kesiapan kawasan tidak hanya berkaitan dengan dokumen perizinan, tetapi juga harus didukung infrastruktur yang memadai. Fasilitas pengelolaan limbah, jaringan listrik, dan ketersediaan air menjadi kebutuhan penting yang harus disiapkan pengelola kawasan sebelum menawarkan lahan kepada investor.
Harga Lahan dan Infrastruktur Menjadi Pertimbangan Investor
Mengenai kendala yang dihadapi investor untuk masuk ke kawasan industri di Kabupaten Sukabumi, Dede mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menjadi pertimbangan adalah harga lahan.
Meski demikian, ia menilai harga tanah di Sukabumi relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan kawasan industri di Karawang dan Subang.
Namun, dari sisi biaya tenaga kerja, Kabupaten Sukabumi dinilai masih memiliki tingkat biaya yang relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah lain, seperti Majalengka, Cirebon, dan kawasan Patimban.
Menurut Dede, terdapat sejumlah aspek penting yang harus dipastikan oleh pengelola kawasan agar dapat memberikan kemudahan sekaligus kepastian bagi investor.
Pertama, kawasan harus sudah terdaftar dan terintegrasi dengan OSS. Kedua, harus tersedia tenaga ahli di bidang lingkungan. Ketiga, harga tanah harus kompetitif. Keempat, infrastruktur dasar seperti jaringan listrik dan air harus tersedia.
Sementara itu, berkaitan dengan aksesibilitas, Dede menilai kondisi Kabupaten Sukabumi memiliki prospek yang semakin baik seiring selesainya pembangunan Tol Bocimi Seksi 3.
Ia juga menyinggung rencana pembangunan akses Tol Cibaratu yang menghubungkan Cibadak dengan Palabuhanratu. Apabila pembangunan akses tersebut nantinya dapat mencapai wilayah Warungkiara, hal itu akan menjadi nilai tambah bagi pengembangan kawasan industri di Kabupaten Sukabumi.
Dengan dukungan infrastruktur jalan yang semakin baik, akses menuju kawasan industri diharapkan menjadi lebih mudah dan mampu meningkatkan daya tarik investasi.
Promosi Investasi Dilakukan Melalui Pameran
Dalam upaya memperkenalkan potensi kawasan industri kepada calon investor, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi turut mengikuti berbagai kegiatan promosi yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dede menjelaskan, pemerintah daerah juga tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan memanfaatkan kegiatan pameran sebagai sarana menyampaikan informasi mengenai peluang investasi di Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan promosi tersebut dilaksanakan secara rutin setiap tahun.
Meski demikian, menurutnya, promosi bukan satu-satunya faktor yang menentukan keputusan investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah.
Ia menilai investor membutuhkan kepastian proses perizinan dan waktu penyelesaian yang sesuai dengan jadwal atau time schedule yang telah direncanakan.
Ketika kepastian tersebut belum dapat diberikan, investor cenderung menunda keputusan dan memilih menunggu perkembangan atau melakukan wait and see.
Karena itu, percepatan pelayanan dan kepastian perizinan menjadi hal penting yang perlu diwujudkan agar potensi investasi di Kabupaten Sukabumi dapat berkembang lebih optimal.
Investasi Rp1 Triliun Berpotensi Serap 1.200 hingga 1.500 Tenaga Kerja
Mengenai kontribusi kawasan industri terhadap perekonomian daerah, Dede menjelaskan bahwa dampak investasi tidak hanya dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga dari kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja.
Ia menyebutkan, setiap investasi sebesar Rp1 triliun diperkirakan dapat menyerap sekitar 1.200 hingga 1.500 tenaga kerja.
Menurutnya, manfaat investasi yang paling besar dirasakan daerah adalah terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat. Sementara kontribusi langsung terhadap PAD dari aktivitas kawasan industri dinilai tidak terlalu besar dan salah satunya berasal dari sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Dede juga memaparkan perkembangan realisasi investasi Kabupaten Sukabumi sepanjang 2026.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan target investasi tahun 2026 sebesar Rp4,9 triliun. Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui sistem OSS, realisasi investasi pada semester pertama telah mencapai Rp2,61 triliun atau sekitar 52,29 persen dari target yang ditetapkan.
Dengan capaian tersebut, pihaknya optimistis realisasi investasi hingga akhir 2026 dapat mencapai Rp5 triliun, dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebanyak 12.691 orang.
Sementara itu, berdasarkan perhitungan hingga 15 Oktober 2026, capaian investasi pada triwulan III disebut telah mencapai sekitar 89 persen. Meski demikian, realisasi hingga akhir tahun masih akan terus dipantau untuk memastikan target investasi dapat tercapai.
Mayoritas Investasi Berasal dari Luar Kawasan Industri
Dede mengungkapkan bahwa capaian nilai investasi Kabupaten Sukabumi selama ini sebagian besar justru berasal dari kegiatan industri yang berada di luar kawasan industri resmi.
Ia mencontohkan sejumlah perusahaan besar yang telah beroperasi di Kabupaten Sukabumi, seperti Aqua, Kratingdaeng, dan Indolakto.
Menurutnya, keberadaan industri yang sudah beroperasi di luar kawasan industri tidak serta-merta dapat dipindahkan atau diubah peruntukannya karena harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, secara ketentuan, kawasan industri diperuntukkan bagi kegiatan usaha dengan skala menengah hingga besar, termasuk perusahaan dengan modal menengah ke atas. Investasi dengan nilai modal Rp10 miliar ke atas pada prinsipnya diarahkan untuk berada di kawasan industri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Dengan berbagai upaya tersebut, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi terus mendorong peningkatan daya tarik investasi melalui kepastian tata ruang, percepatan perizinan, kesiapan infrastruktur, serta promosi potensi daerah.
Pengembangan dua kawasan industri di Cikembar diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.