RAGAM BAHASA – Wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Organisasi lingkungan tersebut menilai rencana relokasi satwa langka itu tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Diperlukan kajian ilmiah dan pertimbangan ekologis secara menyeluruh agar kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan badak Jawa tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi kelangsungan hidupnya.
Pengampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Umi Marufah, mengatakan badak Jawa merupakan satwa endemik yang telah lama hidup dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan di kawasan Ujung Kulon.
Menurutnya, memindahkan satwa dari habitat yang selama ini menjadi tempat hidupnya memiliki risiko besar. Perbedaan karakter ekosistem, ketersediaan pakan, hingga kemampuan beradaptasi di lingkungan baru harus menjadi perhatian serius.
WALHI juga mempertanyakan urgensi pemindahan badak Jawa dengan alasan mengantisipasi ancaman tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Pasalnya, kawasan Ujung Kulon telah menjadi habitat badak Jawa selama ratusan tahun dan populasi satwa tersebut tercatat mampu melewati berbagai peristiwa alam besar, termasuk letusan Gunung Krakatau pada 1883.
Atas dasar itu, WALHI meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka alasan, tujuan, serta hasil kajian ilmiah yang mendasari rencana pemindahan tersebut.
“Mengapa justru pemindahan badak yang dipilih, alih-alih memperkuat perlindungan habitat aslinya?” ujar Umi, sebagaimana dikutip dari Suara.com, Minggu (15/11/2026).
WALHI Singgung Dugaan Kepentingan Tambang Emas
Selain mempertanyakan aspek konservasi, WALHI turut menyoroti kemungkinan adanya kepentingan lain di balik wacana relokasi badak Jawa.
Umi menyebut pihaknya tengah mencermati dugaan keterkaitan rencana tersebut dengan potensi sumber daya tambang emas di kawasan Ujung Kulon.
Menurutnya, status Taman Nasional Ujung Kulon sebagai kawasan konservasi sekaligus habitat satwa yang dilindungi selama ini menjadi salah satu batasan terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya mineral.
Meski demikian, WALHI menegaskan bahwa dugaan tersebut belum dapat dipastikan dan masih membutuhkan penelusuran serta investigasi lebih lanjut.
Organisasi lingkungan itu tetap menyatakan penolakan terhadap pemindahan badak Jawa apabila tidak didukung kajian ilmiah yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
WALHI berpandangan bahwa langkah paling mendesak yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat pengamanan kawasan, menjaga kelestarian ekosistem, serta memastikan berbagai ancaman terhadap populasi badak Jawa dapat ditangani secara serius.
Relokasi Muncul dari Kekhawatiran Ancaman Tsunami
Sebelumnya, gagasan memindahkan sebagian badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, ketika menghadiri Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Hashim menilai letak geografis Ujung Kulon memiliki kerentanan terhadap potensi bencana tsunami yang dapat dipicu gempa bumi maupun aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Ia khawatir bencana berskala besar di kawasan tersebut dapat mengancam keberadaan badak Jawa yang populasinya sangat terbatas.
Karena itu, pemerintah mulai mempertimbangkan opsi memindahkan sejumlah individu badak ke kawasan konservasi lain sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi risiko kepunahan.
Namun, Hashim menegaskan bahwa gagasan tersebut masih dalam tahap wacana dan belum menjadi keputusan final.
Sebelum direalisasikan, pemerintah perlu melakukan penelitian mengenai kesesuaian lingkungan di Alas Purwo, kondisi kesehatan satwa, serta kesiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan badak Jawa di habitat baru.
Persoalan pendanaan juga menjadi tantangan tersendiri. Relokasi satwa langka lintas provinsi membutuhkan biaya besar, mulai dari persiapan habitat hingga proses pemindahan dan pemantauan setelah relokasi.
Dalam forum COP31, Hashim turut membuka peluang keterlibatan lembaga dan donatur internasional untuk mendukung pembiayaan melalui skema forest financing, termasuk Tropical Forest Forever Facility (TFFF).
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, masa depan badak Jawa menjadi perhatian penting. Keputusan mengenai konservasi satwa yang terancam punah ini diharapkan benar-benar didasarkan pada kepentingan ekologis dan keselamatan populasi, dengan tetap mengutamakan perlindungan habitat alaminya.
(Egol)