RAGAM BAHASA-Ruang rapat DPRD Kota Sukabumi dipenuhi ratusan ketua RT dan RW, Rabu (20/5/2026). Mereka datang dari berbagai wilayah membawa sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Sukabumi, mulai dari keberlanjutan program P2RW hingga realisasi janji dana abadi Rp10 juta per RT setiap tahun.
Suasana audiensi berlangsung padat dan sempat memanas.
Sejumlah peserta bahkan terpaksa duduk lesehan di lantai karena kapasitas ruangan tidak mencukupi. Dalam pertemuan itu, para pengurus lingkungan menyampaikan langsung berbagai keluhan yang selama ini dirasakan.
Koordinator Forum Komunikasi RT/RW Kota Sukabumi, Mauly Fahreza Perwira, menegaskan kedatangan mereka bukan untuk meminta belas kasihan pemerintah, melainkan memperjuangkan hak masyarakat yang dianggap belum dipenuhi.
Menurutnya, program P2RW harus tetap dipertahankan karena dinilai menjadi salah satu program pembangunan yang paling dirasakan manfaatnya oleh warga di tingkat lingkungan.
“Program ini lahir dari hasil musyawarah warga. Banyak pembangunan kecil di lingkungan yang bisa terlaksana berkat P2RW. Jangan sampai dihapus,” ujarnya usai audiensi.
Selain soal P2RW, forum RT/RW juga menyoroti keterlambatan pencairan insentif bagi RT, RW, Linmas, marbut, hingga kader posyandu. Mereka menilai persoalan tersebut terus berulang dan membuat banyak pengurus lingkungan kecewa.
Mauly mengungkapkan, ada sejumlah RT dan RW yang mengeluhkan kondisi ekonomi mereka akibat insentif yang belum cair tepat waktu, bahkan disebut ada yang kesulitan memenuhi kebutuhan saat Lebaran.
Tak hanya itu, forum juga menyoroti pengelolaan dana kelurahan yang dianggap rawan kepentingan tertentu. Mereka meminta agar RT/RW dan lembaga kemasyarakatan dilibatkan secara langsung dalam proses pengelolaan dana pembangunan di wilayah.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan janji dana abadi Rp10 juta per RT per tahun yang sebelumnya sempat disampaikan dalam masa kampanye Wali Kota Sukabumi. Hingga kini, menurut mereka, janji tersebut belum terlihat realisasinya.
Sebanyak 346 anggota Forum RT/RW disebut hadir dalam audiensi tersebut. Mereka juga memberi peringatan akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan tidak segera mendapat kepastian dari pemerintah daerah.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Djuanda, menyatakan pihaknya memahami keresahan para pengurus lingkungan. Ia memastikan DPRD akan memperjuangkan agar program P2RW tetap masuk dalam APBD 2026.
Menurut Wawan, pembahasan program tersebut sebenarnya sudah masuk dalam RKPD dan Badan Anggaran DPRD. Namun, terdapat kendala teknis dalam sistem penganggaran, ditambah berkurangnya transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat.
“Kami berupaya agar P2RW tetap berjalan. Jika belum memungkinkan di anggaran murni, akan didorong masuk pada anggaran perubahan,” katanya.
(EGOL)