Sukabumi – Kabupaten Sukabumi kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menanggapi capaian tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan yang diraih Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan fondasi penting dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Alhamdulillah, raihan opini WTP ke-12 ini menjadi capaian yang patut disyukuri bersama. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik tersebut mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Sendi Apriadi, Jumat (12/6/2026).
Ia menegaskan, tata kelola keuangan yang sehat memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan, khususnya di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan hunian, serta penyediaan sarana dan prasarana permukiman dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut Sendi, masyarakat saat ini tidak hanya melihat keberhasilan pemerintah dari besarnya program yang dijalankan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap perencanaan dan penggunaan anggaran harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Opini WTP harus menjadi energi baru untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program. Kami di Disperkim berkomitmen memastikan setiap kegiatan berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kawasan permukiman di Kabupaten Sukabumi,” katanya.
Di tengah meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur dasar dan lingkungan hunian yang layak, sektor perumahan dan kawasan permukiman dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Penataan kawasan permukiman yang baik tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, serta kualitas hidup warga secara keseluruhan.
Sendi menambahkan, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan. Selain itu, budaya kerja yang profesional, adaptif, serta terbuka terhadap evaluasi perlu terus diperkuat agar kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.
“Kepercayaan publik yang terus terbangun harus dijaga melalui kerja nyata. Kami berharap capaian ini menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih berkualitas, dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” pungkasnya.