Sukabumi – Pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi kembali menjadi perhatian. Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sukabumi dinilai perlu mempercepat penataan kawasan wisata agar mampu menciptakan destinasi yang lebih tertib, nyaman, dan menarik bagi wisatawan, tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat.
Sorotan tersebut muncul seiring kondisi sejumlah objek wisata, khususnya di kawasan pesisir selatan Sukabumi yang memiliki garis pantai sekitar 117 kilometer. Di beberapa lokasi, keberadaan warung-warung semi permanen dengan konstruksi tenda dinilai belum tertata secara seragam sehingga memengaruhi estetika kawasan wisata.
Pengamat pariwisata, Juna Kartadipura, mengatakan penataan destinasi wisata perlu diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan, bukan hanya sebatas perencanaan.
“Seolah-olah Dinas Pariwisata hanya sibuk bekerja di belakang meja, menyusun rencana dan konsep. Namun ketika harus menghadirkan solusi nyata di lapangan, hasilnya masih jauh dari harapan,” ujar Juna, Rabu (1/7/2026).
Menurutnya, penataan kawasan wisata tidak cukup hanya dilakukan melalui penertiban, tetapi juga harus dibarengi dengan konsep yang mampu menjaga keseimbangan antara keindahan kawasan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Ia menilai warung-warung milik pelaku UMKM seharusnya dapat ditata dengan desain yang seragam sehingga menciptakan wajah kawasan wisata yang lebih menarik sekaligus tetap memberikan ruang usaha yang layak.
“Penertiban bukan berarti menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Yang dibutuhkan adalah aturan yang jelas, penataan yang rapi, serta desain yang seragam agar kawasan tetap indah dipandang tanpa mengorbankan pelaku usaha,” katanya.
Juna menambahkan, penataan yang belum optimal berpotensi memengaruhi pengalaman wisatawan saat berkunjung. Di tengah persaingan antar destinasi wisata, menurutnya, kualitas tata kawasan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing pariwisata daerah.
Karena itu, ia mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah daerah, pelaku UMKM, pengelola wisata, dan masyarakat setempat dalam menyusun konsep penataan kawasan.
“Keberhasilan pengelolaan pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan kawasan wisata yang tertata, nyaman, aman, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” tandasnya.