SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting dengan menempatkan akurasi data sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan ketepatan intervensi di lapangan.
Wakil Bupati Sukabumi Andreas meminta seluruh unsur pemerintahan, mulai dari perangkat daerah, kecamatan hingga pemerintah desa, memperkuat koordinasi dan memastikan data terkait stunting tersusun secara akurat.
Hal tersebut disampaikan Andreas saat membuka Bimbingan Teknis Laporan Konvergensi Stunting Desa berbasis Electronic Human Development Worker (eHDW) bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan administrator desa di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (23/6/2026).
Andreas mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki target menekan prevalensi stunting hingga 5 persen. Untuk mendukung target tersebut, proses pendataan harus dilakukan secara cermat, termasuk menggunakan pendekatan by name by address agar program intervensi pemerintah dapat diberikan kepada sasaran yang tepat.
Menurutnya, persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu lembaga. Diperlukan kerja bersama antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, kader, serta berbagai unsur masyarakat agar upaya penanganan dapat berjalan secara menyeluruh.
“Saya berharap seluruh jajaran, mulai dari dinas, kecamatan, sampai desa, memberikan perhatian serius terhadap upaya penurunan stunting. Target yang besar ini harus dicapai dengan kerja sama dan gotong royong semua pihak,” ujar Andreas.
Kader Jadi Ujung Tombak Pendataan
Andreas menilai Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia memiliki peran penting dalam mendukung program percepatan penurunan stunting. Mereka berada di tingkat paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki posisi strategis dalam proses pendataan dan pemantauan kondisi warga.
Menurutnya, kualitas data yang dihimpun dari tingkat desa akan sangat memengaruhi proses penyusunan kebijakan serta tindak lanjut program oleh perangkat daerah.
“Kader Posyandu bekerja dengan penuh keikhlasan. Ketika data yang masuk baik dan akurat, maka proses tindak lanjut di perangkat daerah juga akan berjalan maksimal,” katanya.
Selain memperkuat pendataan, Andreas juga mengajak pemerintah desa dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempelajari berbagai praktik baik yang telah diterapkan sejumlah desa dalam menekan angka stunting.
Menurutnya, keberhasilan desa-desa tersebut dapat menjadi contoh yang kemudian disesuaikan dan diterapkan di wilayah lain. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan secara lebih cepat dan merata.
170 Peserta Ikuti Bimtek
Sementara itu, Ketua Forum Kader Pembangunan Manusia Kabupaten Sukabumi Timan Sutiman menjelaskan, Bimbingan Teknis Laporan Konvergensi Stunting Desa berbasis eHDW tersebut diikuti sebanyak 170 peserta.
Peserta dibagi dalam dua gelombang dan mendapatkan pembekalan terkait penyusunan laporan, pendataan, serta pemantauan program percepatan penurunan stunting di tingkat desa.
Timan berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas para kader sehingga proses pelaporan dan pemantauan program dapat dilakukan secara lebih tertib dan optimal.
“Bimbingan teknis ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kader dalam melakukan pendataan, pelaporan, dan pemantauan program percepatan penurunan stunting di tingkat desa,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia secara virtual.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap kualitas pendataan dan pelaporan stunting di tingkat desa semakin baik. Data yang akurat diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan intervensi yang tepat, sehingga program penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan mendukung lahirnya generasi yang sehat, cerdas, serta produktif.