SUKABUMI – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan keberatan terhadap rencana penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 10 hingga 20 persen dalam KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026.
Gerindra menilai tekanan fiskal yang tengah dihadapi Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak semestinya menjadikan hak ASN sebagai salah satu pos yang pertama kali dikurangi. Pemerintah daerah diminta mencari ruang efisiensi dari belanja lain yang masih memungkinkan untuk ditekan.
Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu, Jumat (4/9/2026).
Menurut Hera, persoalan arus kas daerah yang ketat akibat proyeksi pendapatan yang dinilai kurang tepat tidak seharusnya dibebankan kepada ASN maupun camat. Sebab, aparatur pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan publik dan berbagai program pemerintah tetap berjalan.
Ia mencontohkan program penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem hingga penanggulangan bencana yang membutuhkan dukungan dan kinerja aparatur secara maksimal.
Karena itu, apabila pemerintah daerah harus melakukan penghematan, Gerindra meminta evaluasi terlebih dahulu dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial serta operasional rutin perkantoran.
“Sungguh tidak adil jika keringat para aparatur ini yang paling awal dikorbankan saat daerah mengencangkan sabuk pengaman. TPP ASN harus dilindungi secara utuh,” tegas Hera.
Soroti Anggaran Jalan dan Irigasi
Selain persoalan TPP ASN, Fraksi Gerindra turut menyoroti struktur belanja modal dalam rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi 2026.
Gerindra mencatat Belanja Modal secara keseluruhan mengalami peningkatan sekitar 19,05 persen atau Rp70,13 miliar. Namun, di tengah kenaikan tersebut, alokasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi justru berkurang Rp3,45 miliar atau sekitar 1,88 persen.
Di sisi lain, Belanja Modal Peralatan dan Mesin meningkat 56,35 persen atau sekitar Rp48,24 miliar. Sementara Belanja Modal Gedung dan Bangunan naik 59,13 persen atau sekitar Rp46,87 miliar.
Menurut Gerindra, kondisi tersebut perlu dikaji kembali karena pembangunan jalan dan irigasi memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian, UMKM, serta distribusi barang dan hasil produksi.
Fraksi Gerindra juga mencatat Belanja Pegawai meningkat Rp40,60 miliar atau 2,68 persen dan Belanja Barang dan Jasa bertambah Rp38,15 miliar atau 3,13 persen.
Dengan struktur tersebut, Gerindra meminta pemerintah daerah kembali mempertajam skala prioritas anggaran agar belanja lebih banyak diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
PAD Turun, Defisit Melonjak
Dari sisi pendapatan, Fraksi Gerindra menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,73 miliar atau 0,97 persen.
Penurunan terbesar terjadi pada pos Lain-Lain PAD yang Sah, yang berkurang sekitar 15,23 persen atau Rp22,64 miliar.
Sementara itu, total Pendapatan Daerah justru mengalami peningkatan sekitar Rp89,47 miliar. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi tambahan pendapatan transfer dari pemerintah pusat melalui Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp93,46 miliar.
Gerindra juga menyoroti peningkatan defisit APBD. Defisit yang sebelumnya berada di angka Rp68,58 miliar meningkat menjadi Rp149,72 miliar atau bertambah sekitar 118,30 persen.
Defisit tersebut kemudian ditutup melalui penyesuaian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hasil audit BPK yang mencapai Rp169,72 miliar.
Menurut Gerindra, besarnya SiLPA juga perlu menjadi bahan evaluasi karena menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal. Di antaranya sekitar Rp81,11 miliar pada RSUD/BLUD dan Rp65,12 miliar pada Kas Bebas RKUD.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian, terutama dalam aspek kualitas perencanaan anggaran dan efektivitas pelaksanaan program.
Empat Rekomendasi Gerindra
Untuk memperbaiki struktur Perubahan APBD 2026, Fraksi Gerindra yang diketuai Tedy Setiadi dengan Ruslan Abdul Hakim sebagai sekretaris menyampaikan empat rekomendasi.
Pertama, melakukan restrukturisasi Belanja Modal Kerakyatan dengan mengembalikan alokasi anggaran jalan dan irigasi sebesar Rp3,45 miliar melalui rasionalisasi belanja gedung dan peralatan yang masih memungkinkan untuk ditunda.
Kedua, memastikan hak TPP ASN tetap diberikan secara utuh dengan mengarahkan penghematan pada perjalanan dinas, kegiatan seremonial dan belanja operasional rutin.
Ketiga, memperkuat digitalisasi sektor pendapatan daerah guna meningkatkan optimalisasi pajak dan retribusi tanpa menambah beban bagi pelaku UMKM.
Keempat, mempercepat pemanfaatan dana yang masih tersimpan di BLUD dengan mengevaluasi pengelolaan keuangan RSUD/BLUD. Dana yang belum terserap diharapkan segera dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk memenuhi kebutuhan obat-obatan.
Fraksi Gerindra menegaskan akan mengawal empat rekomendasi tersebut dalam pembahasan lanjutan Perubahan APBD 2026, baik melalui komisi-komisi DPRD maupun Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi.
Gerindra berharap pembahasan perubahan APBD tidak hanya berorientasi pada penyesuaian fiskal, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan untuk pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar warga.