SUKABUMI – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, H. M. Loka Tresnajaya, berencana menggelar pertemuan khusus dengan kalangan pemuda dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Cicurug. Langkah tersebut dilakukan untuk memetakan kebutuhan pelaku usaha sekaligus merumuskan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat diperjuangkan pada 2027.
Rencana itu disampaikan Loka saat menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses Ketiga Masa Sidang 2026 bersama kader Partai Golkar dan kalangan pemuda di salah satu kafe di Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Sabtu (31/10/2026).
Dalam sesi dialog, salah seorang peserta mempertanyakan langkah konkret DPRD dalam mendukung pengembangan UMKM, terutama terkait akses permodalan, pendampingan usaha, hingga pemasaran produk.
Menanggapi hal tersebut, Loka menilai pengembangan UMKM perlu diawali dengan penguatan kelompok usaha. Keberadaan kelompok dinilai dapat memudahkan pemetaan kebutuhan sekaligus memperkuat pengajuan program kepada pemerintah.
Ia mengungkapkan, sebelumnya pernah menggelar pelatihan bagi sekitar 100 pelaku UMKM. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, termasuk dalam memanfaatkan teknologi dan pemasaran digital.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi UMKM tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan produk. Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah pemasaran agar produk lokal lebih dikenal dan mampu menjangkau konsumen secara luas.
“Kadang-kadang orang bisa membuat produk, tetapi ketika menjual atau memasarkannya masih kesulitan. Produk kita sebenarnya ada, tetapi belum banyak dikenal,” tuturnya.
Karena itu, Loka ingin berdialog langsung dengan pemuda dan pelaku UMKM untuk mengetahui persoalan serta kebutuhan mereka secara lebih terperinci. Pemetaan tersebut mencakup keberadaan kelompok usaha, kelengkapan administrasi, hingga jenis usaha yang berpotensi dikembangkan.
“Saya ingin bertemu langsung dengan anak-anak muda dan pelaku UMKM. Kita lihat apa yang dibutuhkan, apakah sudah ada kelompoknya, administrasinya bagaimana, dan bidang apa yang ingin dikembangkan. Jadi, nanti bisa kita susun bersama langkah selanjutnya,” katanya.
Ia berharap pertemuan lanjutan tersebut dapat menghasilkan rumusan program pemberdayaan ekonomi yang lebih terarah dan memiliki peluang untuk diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah 2027.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui forum reses perlu ditindaklanjuti dengan pembahasan lebih konkret agar tidak berhenti sebatas masukan.
Kader Golkar Usulkan Pembentukan Badan Usaha
Selain pengembangan UMKM, forum reses tersebut juga menyerap aspirasi mengenai peningkatan kesejahteraan kader Partai Golkar di tingkat desa.
Perwakilan pengurus Partai Golkar Desa Bangbayang, Hidayat, mengusulkan pembentukan badan usaha yang dapat dikelola para ketua PD dengan koordinasi pengurus PK. Usulan itu diharapkan menjadi wadah kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi kader sekaligus masyarakat.
Hidayat menyampaikan, para pengurus di tingkat desa selama ini turut berperan mengajak masyarakat bergabung dengan partai dan mendukung proses politik. Namun, ia berharap kontribusi tersebut juga diikuti dengan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan para pengurus.
Menanggapi usulan itu, Loka menyatakan keinginannya agar organisasi di tingkat kecamatan dapat turut menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan usulan bantuan sebanyak 20.000 ekor bibit ayam untuk kelompok peternak di wilayah Sukabumi Utara.
Menurutnya, sektor peternakan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat. Namun, realisasinya perlu didukung kesiapan kelompok penerima dan perencanaan yang matang.
“Saya pernah mengusulkan 20.000 ekor ayam untuk kelompok peternak di wilayah utara. Ini perlu kita perjuangkan bersama, termasuk bagaimana kelompoknya disiapkan,” katanya.
Loka menegaskan, setiap usulan program harus disertai perencanaan dan kelengkapan administrasi agar dapat diperjuangkan sesuai mekanisme penyusunan program pemerintah daerah.
Serap Aspirasi di Tiga Wilayah
Dalam sambutannya, Loka menjelaskan bahwa reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan menyerap aspirasi di luar kegiatan persidangan.
Pada Reses Ketiga Masa Sidang 2026 ini, ia ingin mendengar berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Cicurug, Parungkuda, dan Cidahu.
Sebagai anggota Fraksi Partai Golkar yang bertugas di Komisi III, Loka menyebut sejumlah bidang yang menjadi ruang lingkup kerjanya, di antaranya perekonomian masyarakat, pertanian, perikanan, peternakan, dan perbankan.
Ia juga menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni anggaran, legislasi, dan pengawasan. Sementara pelaksanaan program pembangunan menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait.
“Jadi, kami di DPRD ini bukan eksekutor. Yang melaksanakan kegiatan itu pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan dinas-dinas. Kami menyampaikan aspirasi dan memperjuangkannya melalui pokok-pokok pikiran,” ujarnya.
Ia berharap berbagai aspirasi yang dihimpun selama reses dapat dirumuskan menjadi usulan yang jelas, terukur, dan sesuai tahapan perencanaan, sehingga memiliki dasar untuk diperjuangkan dalam program pembangunan Kabupaten Sukabumi.