SUKABUMI – Sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi nelayan Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, mendapat perhatian dalam diskusi Puncak Bulan Bakti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2026. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Golkar, Ujang Abdurohman Rochmi, menyampaikan enam aspirasi kepada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono untuk ditindaklanjuti pemerintah pusat.
Aspirasi tersebut disampaikan Ujang yang akrab disapa Batman dalam diskusi di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Pantai Palangpang, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Rabu (4/11/2026).
Ia menilai, potensi sektor perikanan di Kecamatan Ciemas belum sepenuhnya didukung sarana produksi, infrastruktur, dan akses pembiayaan yang memadai. Padahal, sembilan desa di wilayah tersebut memiliki hampir 2.500 masyarakat nelayan yang menggantungkan penghidupan dari sektor perikanan.
Salah satu persoalan mendesak yang disorot adalah pendangkalan muara Sungai Palangpang atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai bugel. Kondisi tersebut menyulitkan perahu nelayan keluar masuk muara, terutama saat musim kemarau, sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan.
“Pengerukan muara ini perlu segera diagendakan. Ketika musim kemarau, perahu nelayan sering tidak bisa masuk atau keluar. Kondisi ini juga menghambat aktivitas nelayan membawa hasil tangkapan,” ujarnya.
Selain pengerukan muara, Batman menyampaikan lima kebutuhan lainnya yang dinilai penting untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
Pertama, kemudahan akses permodalan melalui skema pembiayaan yang terjangkau. Hal ini diperlukan agar nelayan tidak terus bergantung pada pinjaman informal dengan beban yang memberatkan.
Kedua, penyediaan fasilitas bahan bakar minyak (BBM) khusus nelayan untuk menunjang kebutuhan operasional melaut. Ketiga, modernisasi sarana penangkapan ikan melalui bantuan perahu dan peralatan tangkap yang lebih memadai.
Keempat, pelatihan pengolahan hasil laut, terutama bagi perempuan dari keluarga nelayan, agar hasil tangkapan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Kelima, penyediaan fasilitas cold storage atau penyimpanan berpendingin untuk menjaga kualitas ikan sebelum dipasarkan.
Menurut Batman, persoalan permodalan menjadi salah satu kendala yang perlu segera dicarikan solusi. Sebab, sebagian nelayan masih mengandalkan pinjaman dari bank emok untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun operasional sehari-hari.
“Kendala utama para nelayan tentunya bantuan permodalan. Masih banyak masyarakat yang menjadi konsumen bank emok. Pemerintah perlu menghadirkan solusi pembiayaan agar nelayan bisa menjalankan usahanya dengan lebih baik,” tegasnya.
Ia berharap enam aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan dalam forum diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program konkret Kementerian KKP.
Menurutnya, pembenahan infrastruktur muara, penyediaan sarana produksi, penguatan keterampilan pengolahan hasil laut, serta kemudahan pembiayaan merupakan bagian penting dalam membangun sektor perikanan yang lebih produktif.
“Harapan kami, berbagai kebutuhan ini bisa segera mendapat perhatian. Sehingga aktivitas nelayan semakin lancar, hasil tangkapan meningkat, dan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Ciemas semakin baik,” pungkasnya.