SUKABUMI – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sukabumi memeriksa anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat berinisial LS menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik dan dugaan asusila.
Di tengah proses klarifikasi tersebut, LS diketahui telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD. Pengajuan itu kini ditindaklanjuti Partai Demokrat melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Ketua BK DPRD Kabupaten Sukabumi, Edi Sudrajat, mengatakan pihaknya menerima informasi dan aspirasi masyarakat terkait persoalan tersebut pada 9 November 2026. Setelah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan anggota BK, pihaknya kemudian memanggil LS untuk dimintai klarifikasi.
Pemanggilan tersebut dilakukan pada 10 November 2026.
“Alhamdulillah, tanggal 10 kami sudah melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi sesuai dengan informasi yang masuk kepada kami,” kata Edi saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).
Selain meminta keterangan dari LS, BK juga memanggil perwakilan Fraksi Partai Demokrat untuk mengonfirmasi langkah internal partai dalam menyikapi persoalan tersebut. Pertemuan dengan pihak fraksi berlangsung pada Selasa (17/11/2026).
Edi menjelaskan, LS telah menyampaikan klarifikasi secara tertulis. Hasil klarifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada pihak fraksi untuk disinkronkan dengan langkah yang telah ditempuh partai.
“Intinya, pihak partai atau fraksi sudah mengetahui permasalahan ini. Kami hanya menyinkronkan jawaban atau hasil klarifikasi yang bersangkutan dengan apa yang sudah dilakukan partai,” ujarnya.
Meski demikian, Edi belum mengungkapkan substansi klarifikasi maupun memastikan kebenaran dugaan yang dilaporkan masyarakat. BK masih akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan pihak partai sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Menurutnya, kewenangan BK dalam persoalan ini berfokus pada penjagaan kehormatan lembaga serta penilaian terhadap kemungkinan pelanggaran kode etik anggota DPRD.
Apabila dugaan yang dilaporkan terbukti, BK dapat memberikan rekomendasi kepada partai politik untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
“Kalau memang yang disangkakan itu betul adanya, kami bisa memberikan rekomendasi kepada pihak partai. Jadi, kami tidak punya kewenangan terkait keanggotaannya, itu kewenangan partai,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi yang juga Sekretaris DPC Partai Demokrat, Saepuloh, membenarkan bahwa LS telah mengajukan pengunduran diri.
Menurut Saepuloh, surat pengunduran diri tersebut telah diteruskan kepada jajaran partai di tingkat daerah hingga pusat sebagai bagian dari proses PAW.
“Sudah diajukan juga ke DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) untuk PAW,” ungkapnya.
Ia menambahkan, proses selanjutnya masih menunggu keputusan dari DPD dan DPP Partai Demokrat. Setelah mendapatkan keputusan internal partai, pengajuan PAW akan diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga kini, proses klarifikasi di BK DPRD Kabupaten Sukabumi masih berjalan, sementara mekanisme pengunduran diri dan PAW LS tengah ditindaklanjuti oleh Partai Demokrat.
