SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi mengonfirmasi bahwa kondisi infrastruktur pendidikan dasar di wilayahnya saat ini berada dalam situasi darurat. Hal ini didasarkan pada data Dinas Pendidikan yang mencatat hampir setengah dari seluruh ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dilaporkan mengalami kerusakan, baik kategori sedang maupun berat.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang Nugraha, menyebutkan bahwa kerusakan mayoritas disebabkan oleh usia bangunan yang sudah tua dan belum pernah direhabilitasi secara menyeluruh.
“Sebagian besar sekolah dibangun puluhan tahun lalu dan sudah lapuk. Ini menjadi tantangan besar bagi kami,” ujar Eka, Rabu (1/10).
Dari 1.212 SD yang tersebar di Kabupaten Sukabumi, tercatat ada 8.415 ruang kelas. Sebanyak 3.921 ruang atau sekitar 46,6 persen kini dalam kondisi rusak. Rinciannya, 2.969 ruang rusak sedang dan 952 ruang rusak berat.
Tahun ini, Dinas Pendidikan menargetkan rehabilitasi terhadap sekitar 50 sekolah. Sebagian pembangunan dilakukan melalui skema swakelola, di mana dana revitalisasi dari Kementerian Pendidikan langsung ditransfer ke rekening sekolah penerima manfaat.
“Alhamdulillah, bantuan swakelola ini sangat membantu. Tidak melalui APBD atau dinas, tapi langsung ke sekolah,” jelas Eka.
Selain itu, Pemkab Sukabumi juga menggandeng dunia usaha melalui program corporate social responsibility (CSR). Salah satu contohnya adalah pembangunan SDN Gunungbatu di Kecamatan Kebonpedes yang dibantu oleh pihak swasta.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mencari solusi, meski keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama. “Perbaikan membutuhkan anggaran besar. Karena itu, kami akan prioritaskan sekolah yang paling mendesak untuk diperbaiki,” kata Ade.
Pemkab juga memaksimalkan dana alokasi khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat. Sistem pengelolaan DAK yang kini bersifat swakelola dinilai lebih efisien dan langsung menyasar kebutuhan sekolah. “Meskipun belum menjangkau semua sekolah, ini langkah strategis yang sangat membantu,” tambahnya.
Ade menekankan bahwa penyediaan sarana pendidikan yang layak bukan sekadar pemenuhan fasilitas fisik, tetapi bagian dari tanggung jawab mencetak generasi penerus yang berkualitas. “Ini menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak kita. Pendidikan harus jadi prioritas utama dalam pembangunan,” pungkasnya.