Ragambahasa || Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi terus memperkuat upaya tertib administrasi kependudukan di Desa Gunungguruh, Kecamatan Gunungguruh. Desa tersebut menjadi lokus program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2025.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, Amir Hamzah, menegaskan bahwa tertib administrasi kependudukan merupakan fondasi utama keberhasilan P2WKSS.
“Semua warga harus memiliki identitas kependudukan, terutama NIK. Layanan harus mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujar Amir, Rabu (17/9).

Untuk mendukung hal tersebut, Disdukcapil menghadirkan sejumlah inovasi layanan. Di antaranya mobil pelayanan keliling serta sistem jemput bola yang memungkinkan warga mengurus dokumen langsung di desa tanpa harus datang ke kantor. Pelayanan khusus juga diberikan melalui program Mopeling Sarasa bagi lansia, penyandang disabilitas, dan ODGJ, di mana petugas mendatangi rumah warga yang membutuhkan.

Selain itu, Disdukcapil mengembangkan layanan digital melalui aplikasi Simpelin. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mencetak sendiri dokumen kependudukan, kecuali KTP dan KIA. Meski begitu, Simpelin tetap mendukung proses cetak ulang kedua dokumen tersebut.
“Bagi warga yang sibuk, tersedia layanan COD bekerja sama dengan PT Pos. Dokumen dikirim langsung ke rumah dengan biaya Rp10 ribu untuk wilayah Sukabumi,” jelas Amir.

Kerja sama juga diperluas dengan puskesmas, KUA, dan bidan desa. Setiap bayi yang lahir di fasilitas kesehatan langsung mendapatkan Kartu Keluarga (KK) baru dan akta kelahiran saat pulang.
“Tidak ada alasan anak tidak punya identitas sejak dini. Ini bagian dari pelayanan publik berbasis data kependudukan,” tegas Amir.

Ia menambahkan, tertib administrasi kependudukan bukan hanya mendukung program P2WKSS, tetapi juga memastikan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga perbankan.
“Kalau warga tidak punya identitas, mereka akan kesulitan mengakses layanan pemerintah. Karena itu, tertib adminduk di Gunungguruh harus diwujudkan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap Desa Gunungguruh dapat menjadi contoh dalam lomba P2WKSS maupun dalam penerapan administrasi kependudukan yang baik.
“Jika semua warga memiliki dokumen lengkap, akses layanan akan lebih mudah dan kualitas hidup masyarakat meningkat,” pungkas Amir.