RAGAM BAHASA – Menjelang perayaan Iduladha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan hewan kurban dalam jumlah besar untuk masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Total sebanyak 1.098 ekor sapi kurban disiapkan untuk didistribusikan ke tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
Kabar tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/5/2026). Ia menjelaskan bahwa program bantuan kurban Presiden tahun ini menjangkau seluruh provinsi serta ratusan pemerintah daerah di Tanah Air.
Menurutnya, terdapat 552 wilayah penerima, terdiri atas 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, pemerintah menyalurkan 598 ekor sapi yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah sebagai hewan kurban bantuan Presiden.
Juri menjelaskan, setiap daerah pada dasarnya diproyeksikan menerima satu ekor sapi. Namun, kebijakan distribusi harus disesuaikan dengan ketersediaan hewan yang memenuhi kriteria khusus yang telah ditetapkan.
Sapi bantuan Presiden diketahui memiliki standar bobot cukup besar, yakni berkisar antara 800 kilogram hingga 1,3 ton. Di sejumlah wilayah, ketersediaan sapi dengan ukuran tersebut tidak mencukupi sehingga diperlukan penyesuaian dalam penyaluran bantuan.
Akibat kondisi tersebut, sebanyak 46 daerah tidak dapat memperoleh sapi sesuai standar dari wilayahnya masing-masing.
Sebagai solusi, beberapa daerah lain menerima lebih dari satu ekor sapi agar distribusi bantuan tetap merata dan target penyaluran dapat terpenuhi.
Sementara itu, terkait pelaksanaan Iduladha tahun ini, Presiden Prabowo dipastikan masih berada di luar negeri dalam rangka agenda kenegaraan. Kepala negara saat ini tengah menjalani kunjungan kerja ke Prancis, sehingga belum dapat dipastikan akan melaksanakan salat Iduladha di Indonesia.
Pemerintah menyatakan jadwal dan aktivitas Presiden pada hari raya kurban akan menyesuaikan dengan agenda kunjungan yang sedang berlangsung. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Presiden saat Iduladha akan disampaikan setelah adanya kepastian dari rangkaian agenda luar negeri tersebut.
(EGOL)