SUKABUMI – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 86 Daerah Irigasi (DI) mengalami kerusakan akibat dampak bencana yang terjadi sepanjang 2024 hingga 2025. Kerusakan tersebut tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sukabumi dan sebagian besar berada di kawasan Sukabumi Selatan.
Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Drs. Uus Firdaus, M.M., mengatakan kerusakan infrastruktur irigasi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat perannya yang sangat penting dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Menurutnya, keberadaan jaringan irigasi tidak hanya berfungsi untuk menunjang program swasembada pangan, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, pengembangan agroindustri, hingga sektor pariwisata di daerah.
“Sebanyak 86 Daerah Irigasi mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari ringan hingga berat. Sebagian besar kerusakan disebabkan oleh bencana alam yang terjadi dalam dua tahun terakhir,” ujar Uus Firdaus.
Ia menjelaskan, kerusakan tersebut tersebar di delapan wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah pengelolaan Dinas PU Kabupaten Sukabumi. Salah satu wilayah yang terdampak cukup besar adalah UPTD Palabuhanratu dengan jumlah kerusakan mencapai 15 Daerah Irigasi.
Berdasarkan hasil inventarisasi dan kajian teknis yang dilakukan, kebutuhan anggaran untuk memulihkan seluruh jaringan irigasi yang rusak diperkirakan mencapai Rp62,8 miliar.
Uus berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat, agar proses rehabilitasi dan pembangunan kembali jaringan irigasi dapat segera dilaksanakan.
“Perbaikan irigasi menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Kami terus berupaya mengajukan berbagai program agar penanganan kerusakan ini dapat dilakukan secara bertahap,” ungkapnya.
Dengan dilaksanakannya pemulihan jaringan irigasi, Dinas PU Kabupaten Sukabumi optimistis pasokan air untuk lahan pertanian dapat kembali normal sehingga mampu mendukung peningkatan hasil produksi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah.