SUKABUMI – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara.

 

Yudha menyayangkan mencuatnya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan pengamanan kepala negara. Menurutnya, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut pelanggaran privasi, tetapi juga berpotensi menyentuh aspek keamanan pemerintahan, integritas aparat, serta kredibilitas institusi negara.

 

“Sebagai kader Partai Gerindra, tentu saya merasa kecewa. Kepercayaan merupakan fondasi penting dalam sebuah kepemimpinan. Ketika kepercayaan itu justru diduga disalahgunakan, persoalannya tidak lagi sebatas menyangkut pribadi Presiden, tetapi juga menyentuh kehormatan lembaga negara,” ujar Yudha saat dihubungi melalui telepon seluler, Sabtu (21/11/2026).

 

Ia menegaskan, Presiden sebagai kepala negara sekaligus pemegang mandat konstitusional harus mendapatkan perlindungan maksimal. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan kewenangan institusi negara perlu ditangani secara serius, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.

 

Yudha meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Tidak hanya mengungkap pihak yang diduga terlibat, tetapi juga menelusuri motif, mekanisme, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

 

“Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum. Jangan ada perlakuan istimewa ataupun upaya melindungi pihak tertentu. Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

 

Di sisi lain, Yudha mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik praktis. Ia menilai, penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi mengaburkan substansi persoalan sekaligus memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

 

Menurutnya, proses pengusutan harus tetap berjalan secara independen dan akuntabel, tanpa mengganggu keberlangsungan agenda pemerintahan dan pembangunan nasional yang tengah dijalankan Presiden Prabowo.

 

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan maupun menyebarluaskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Transparansi penanganan perkara dan kepastian hukum dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.

 

“Yang harus kita jaga adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Jangan sampai kewenangan yang diberikan justru disalahgunakan oleh orang-orang yang seharusnya menjaga amanah tersebut,” tuturnya.

 

Lebih jauh, Yudha berharap persoalan ini menjadi momentum evaluasi bagi seluruh institusi terkait, terutama dalam memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan integritas personel, serta memastikan setiap kewenangan dijalankan sesuai aturan.

 

“Kewibawaan negara tidak hanya ditentukan oleh kuatnya kepemimpinan, tetapi juga oleh profesionalisme aparat dan kemampuan institusi menjaga amanah yang diberikan,” pungkasnya.