Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan sejumlah isu terkait BPJS Kesehatan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis, 13 November 2025. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan pembiayaan menjadi fokus utama pemerintah agar layanan kesehatan tetap optimal bagi masyarakat.
Budi menjelaskan bahwa dinamika penyesuaian iuran BPJS selalu sensitif secara politis, namun tetap perlu dikaji demi menjaga keberlanjutan layanan. “Iuran BPJS itu sebenarnya sangat murah dan menguntungkan masyarakat. Sekarang bagaimana caranya supaya sustainability bisa dijaga dengan pengelolaan iuran yang lebih efisien,” ujarnya pada 13 November 2025.
Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan ke depan diarahkan khusus untuk menjamin layanan masyarakat kurang mampu. Menurutnya, kelompok masyarakat mampu seharusnya memanfaatkan layanan kesehatan melalui asuransi swasta. “BPJS fokusnya ke yang bawah saja. Yang kaya kelas satu biar ke swasta,” katanya.
Budi juga mengungkapkan bahwa Kemenkes telah menandatangani perjanjian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat koordinasi antara skema BPJS dan asuransi swasta. Selama ini, menurut dia, koordinasi manfaat antara kedua sistem belum berjalan baik.
Di sisi lain, Budi menyoroti sistem rujukan BPJS yang dinilainya tidak efisien dan bisa membahayakan pasien. Ia mencontohkan pasien serangan jantung yang harus melewati rujukan bertingkat meski penanganan ideal berada di rumah sakit tipe A.
“Kita akan ubah rujukan berbasis kompetensi. Kalau tipe A yang bisa menangani, tidak perlu lewat tipe C dan B dulu. BPJS juga lebih hemat, pasien lebih cepat tertangani,” ujarnya.
Menurut Budi, penyederhanaan rujukan dapat mengurangi biaya berlapis dan mempercepat penanganan gawat darurat. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan mutu layanan sekaligus menjaga efisiensi anggaran BPJS Kesehatan.