SUKABUMI – Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, memimpin Rapat Dinas Bulan Januari 2026 di Aula Sekretariat Daerah, Senin (19/1/2026). Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh jajaran perangkat daerah dan camat tersebut, Bupati menekankan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor adalah kunci utama dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Sukabumi.
Bupati memberikan instruksi khusus kepada para camat untuk segera turun langsung ke lapangan saat bencana terjadi tanpa harus menunggu instansi teknis tiba. “Penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Camat harus aktif di lapangan dan menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat,” tegasnya.
Sinergi dan Prestasi Nasional
Rapat dinas kali ini juga diwarnai dengan sejumlah penandatanganan kerja sama strategis dan penyerahan penghargaan atas capaian tahun 2025:
-
Kerja Sama Strategis:
-
Kesepakatan dengan Universitas Mitra Bangsa untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
-
Sinergi dengan Perum Perhutani KPH Sukabumi khusus untuk mitigasi dan penanggulangan bencana.
-
-
Penghargaan Nasional:
-
Piagam Satyalancana Wirakarya dari Presiden RI atas kontribusi swasembada pangan (peringkat kedua peningkatan produksi beras nasional 2025).
-
Penghargaan dari Menteri Desa untuk BUM Desa Bersama Nagrak sebagai Juara II BUM Desa Inspiratif Nasional 2025.
-
Kepatuhan Kinerja Perangkat Daerah 2025
Pemkab Sukabumi turut memberikan apresiasi kepada instansi dengan kepatuhan kinerja terbaik:
-
Tingkat Perangkat Daerah: BPKAD, DPPKB, dan Inspektorat.
-
Tingkat Kecamatan: Palabuhanratu, Parakansalak, dan Sagaranten.
Tiga Program Prioritas 2026
Meskipun terdapat penurunan anggaran daerah, Bupati Asep Japar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan tetap fokus merealisasikan tiga program prioritas utama pada tahun ini:
-
Infrastruktur
-
Kesehatan
-
Pendidikan
Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik harus berjalan transparan dari tingkat desa hingga pusat. Ia meminta agar seluruh persoalan krusial diantisipasi sejak dini demi menghindari polemik di masyarakat, terutama dalam sektor pelayanan publik dan respons darurat bencana.