Sukabumi – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, melaksanakan kegiatan Reses I Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Simpenan, Jumat (6/2/2026). Momentum tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi, khususnya terkait pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam.
Kegiatan yang digelar di Kampung Kaung Luwuk, Desa Cidadap ini dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, serta puluhan warga. Forum reses berlangsung dinamis dengan berbagai masukan disampaikan langsung kepada wakil rakyat tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan apresiasi atas pembangunan infrastruktur yang telah direalisasikan pemerintah daerah. Peningkatan kualitas jalan desa yang kini berlapis hotmix serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dinilai memberikan dampak signifikan terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.
“Sekarang jalan sudah bagus dan terang. Aktivitas warga jadi lebih nyaman, terutama kalau malam,” ungkap salah seorang warga.
Meski demikian, warga juga menyoroti persoalan yang belum tertangani pascabencana, terutama kerusakan jaringan irigasi yang berdampak langsung pada sektor pertanian. Sebagai sumber utama penghidupan masyarakat Desa Cidadap, perbaikan irigasi dinilai mendesak untuk segera dilakukan.
Tokoh masyarakat setempat, Bibin Mulyadi (58), menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas. “Kerusakan irigasi sangat memengaruhi hasil panen. Selain itu, fasilitas umum dan sarana ibadah juga masih perlu perhatian serius,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Hamzah Gurnita memastikan seluruh aspirasi warga akan dibawa ke pembahasan tingkat DPRD. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal program pemulihan wilayah terdampak bencana agar menjadi prioritas pembangunan.
“Pemulihan pascabencana tidak hanya membangun kembali fisik yang rusak, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Hamzah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan pemerintah pusat, guna mempercepat proses pemulihan. Ia mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat benar-benar menjawab persoalan di lapangan, khususnya dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pertanian dan fasilitas umum di wilayah Simpenan.