RAGAM BAHASA– Pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran. Hasil kajian sementara menunjukkan kebutuhan dana program tersebut berpotensi lebih rendah dari alokasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa pemerintah bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) masih melakukan perhitungan ulang untuk memperoleh kebutuhan anggaran yang lebih akurat.
Menurutnya, langkah yang dilakukan bukanlah pemangkasan anggaran, melainkan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan perbaikan tata kelola program. Pemerintah menargetkan proses penataan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.
Untuk tahun 2026, anggaran MBG sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Namun, setelah dilakukan pembenahan dan verifikasi di lapangan, pemerintah optimistis kebutuhan riil program dapat dihitung secara lebih tepat.
Selain aspek anggaran, pemerintah juga akan memperkuat pemerataan manfaat program, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga menjadi fokus peningkatan cakupan penerima manfaat dalam waktu dekat.
Prasetyo menyebutkan bahwa evaluasi turut mencakup peninjauan kembali sekolah-sekolah penerima MBG. Penyaluran bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan dalam prosedur operasional program.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan adanya lonjakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Awalnya, pemerintah merencanakan sekitar 21 ribu titik layanan. Namun dalam perkembangannya, jumlah tersebut meningkat menjadi 27.877 titik. Kenaikan ini diperkirakan dapat menambah beban anggaran hingga sekitar Rp12 triliun per tahun apabila tidak dilakukan penataan ulang.
Di wilayah 3T, jumlah titik layanan juga mengalami peningkatan signifikan. Dari target awal sekitar 2.000 titik, jumlahnya kini tercatat mencapai 8.617 titik. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan kebutuhan layanan di lapangan.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa berbagai langkah efisiensi sedang disiapkan tanpa mengurangi tujuan utama program, yakni memastikan asupan gizi bagi masyarakat penerima manfaat tetap terpenuhi.
Salah satu kebijakan yang langsung diterapkan adalah penghentian sementara pembukaan dapur dan titik layanan baru. Seluruh titik operasional yang telah terdaftar akan dievaluasi kembali untuk memastikan kapasitas pelayanan sesuai dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing daerah.
Pemerintah berharap penataan ulang tersebut dapat meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
(EGOL)