Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menutup secara permanen dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Charles menilai kebijakan itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi kesehatan dan keselamatan anak-anak penerima manfaat program tersebut. “Saya mengapresiasi kebijakan baru BGN bahwa SPPG yang terbukti menyebabkan KLB keracunan akan ditutup secara permanen,” ujarnya, Senin (10/11).
Ia menegaskan, langkah tegas BGN merupakan bentuk komitmen nyata untuk menegakkan standar keamanan pangan. Charles juga mendukung upaya pemerintah yang tengah melakukan pembenahan tata kelola program MBG, termasuk penerbitan petunjuk teknis baru yang lebih ketat dan kewajiban setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Namun, Charles mengingatkan bahwa kasus keracunan makanan dalam program MBG masih kerap terjadi di berbagai daerah. Berdasarkan data yang diterimanya, hampir 20 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kita tidak bisa menutup mata. Pengawasan terhadap pelaksana program harus diperkuat dan kualitas tidak boleh dikorbankan demi kuantitas,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan seluruh makanan yang disalurkan melalui program MBG memenuhi standar keamanan pangan yang tinggi. Kelalaian dalam penyediaan makanan, apalagi oleh pihak yang belum memenuhi persyaratan operasional, tidak boleh ditoleransi.
“Penegakan standar dan sanksi yang konsisten harus menjadi pesan jelas bahwa program MBG bukan sekadar distribusi pangan, tetapi intervensi gizi yang menuntut tanggung jawab tinggi demi keselamatan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia,” ujar Charles.