Sukabumi – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, Hamzah Gurnita, menegaskan bahwa penanganan bencana bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan kewajiban bersama seluruh elemen bangsa. Pernyataan ini disampaikan saat ia menghadiri kegiatan penanganan bencana di Kecamatan Cisolok.
Menurut Hamzah, program baru pemerintah, Pelindungan Sosial Adaptif (PSA), harus didukung sepenuhnya karena mengintegrasikan peran berbagai lembaga agar warga terdampak dapat pulih lebih cepat. Kehadirannya di lokasi bencana menunjukkan komitmen DPRD untuk memastikan proses pemulihan berjalan tepat sasaran.
Hamzah menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah agar rehabilitasi korban banjir bandang dan longsor berlangsung lebih efektif.
Menko Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, juga meninjau langsung Kampung Pamokoan, Desa Sukarame, pada Kamis (27/11/2025). Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengubah pola penanganan bencana menjadi lebih cepat, terukur, dan terintegrasi melalui PSA. Tujuannya agar masyarakat tidak kembali terjerat kerentanan ekonomi pascabencana.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, relawan, dan sektor swasta di Sukarame menjadi contoh nyata pemulihan yang bisa dipercepat melalui kerja bersama. Salah satu hasilnya adalah pembangunan rumah warga yang selesai lebih cepat berkat upaya kolektif.
Muhaimin menambahkan, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 menjadi dasar restrukturisasi sistem perlindungan sosial nasional, mulai dari pendataan warga, penyaluran bantuan, jaminan perlindungan dasar, hingga pemulihan ekonomi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Bencana di Kampung Tugu Cikahuripan dan Desa Sukarame memengaruhi lebih dari tiga ribu penduduk, termasuk ratusan keluarga yang kehilangan dokumen kependudukan sehingga perlu penanganan cepat untuk akses bantuan. Langkah awal pemulihan mencakup pembangunan dan perbaikan rumah, pemasangan bronjong, perbaikan akses jalan, penanaman pohon keras, dan distribusi paket kebutuhan pokok bagi warga yang kehilangan mata pencaharian.
Hamzah Gurnita menegaskan DPRD Kabupaten Sukabumi akan terus mengawal setiap tahapan pemulihan. “Pemulihan tidak boleh setengah-setengah. Warga harus kembali kuat, dan itu hanya bisa dicapai jika pemerintah pusat dan daerah bekerja seirama,” ujarnya.