Sukabumi – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Faizal Akbar Awaludin, angkat bicara terkait dampak penonaktifan program Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kabupaten Sukabumi. Politisi muda tersebut menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap hak layanan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Sebagai anggota dewan yang membidangi komisi kesehatan, Faizal meminta BPJS Kesehatan agar lebih selektif dalam mengaktifkan kembali data peserta yang benar-benar membutuhkan bantuan. Menurutnya, program jaminan kesehatan merupakan kebutuhan vital masyarakat dan harus tepat sasaran.
“BPJS sangat penting karena menyangkut unsur vital masyarakat, apalagi kalangan menengah ke bawah. Kami dari DPRD akan segera berkoordinasi dan memperjuangkan kembali hak itu,” ungkap Faizal.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi guna memastikan keakuratan serta ketepatan pemutakhiran data. Faizal mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan pendataan yang berpotensi merugikan masyarakat yang berhak menerima bantuan.
“Kami tegaskan kepada dinas terkait untuk lebih peka, mana yang layak mendapatkan BPJS Kesehatan PBI dan mana yang tidak seharusnya mendapatkan,” tegasnya.
Selain itu, Faizal mendorong langkah konkret dari instansi terkait, termasuk kemungkinan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD untuk menangani persoalan tersebut secara lebih serius. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penyelesaian masalah.
“Mari bersama-sama mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga aparatur desa untuk membenahi data dari bawah,” pungkasnya.
Pernyataan Faizal ini menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan layanan kesehatan tetap dapat diakses masyarakat secara tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi.