SUKABUMI – Peran moderator menjadi salah satu kunci dalam menjaga dinamika diskusi Forum Rumah Literasi Merah Putih yang digelar di Cafe The Bumee, Jalur Lingkar Selatan, Kabupaten Sukabumi, Selasa (1/9/2026).
Dalam forum yang mempertemukan pemerintah, penegak hukum, BUMN, pelaku usaha, masyarakat, dan insan pers tersebut, Aam Abdul Salam, S.Ag. tampil sebagai moderator yang mengarahkan jalannya diskusi secara cair dan lugas.
Aam berupaya memastikan forum tidak sekadar menjadi ruang penyampaian materi, tetapi juga menjadi tempat bertemunya persoalan yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha dengan instansi yang memiliki kewenangan untuk memberikan jawaban maupun solusi.
Ia sengaja membangun suasana diskusi dua arah agar tidak muncul jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Tujuannya biar tidak ada miskomunikasi. Kalau ada aturan baru, ada kendala listrik, atau persoalan tanah, langsung kita tanyakan di sini,” kata Aam saat membuka diskusi.
Aam yang juga menjabat sebagai Sekjen PPJNA 98, penasehat PWI dan SMSI Sukabumi Raya, serta Presidium MD KAHMI Sukabumi tersebut kemudian aktif mengatur lalu lintas tanya jawab sepanjang forum berlangsung.
Pertanyaan dari pelaku usaha, jurnalis maupun masyarakat diarahkan kepada pemateri dari berbagai instansi agar persoalan yang disampaikan dapat memperoleh penjelasan secara langsung.
Forum tersebut menghadirkan empat pemateri dari sektor berbeda, yakni Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo), serta PLN.
Dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, hadir Fahmi Rachman, SH., MH., selaku Kasi Intelijen.
Fahmi menegaskan bahwa Kejaksaan mendukung investasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Namun, investasi tetap harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami mendukung investasi yang berdampak positif untuk Sukabumi. Tapi tetap kami kawal agar sesuai aturan. Jangan sampai investor kesulitan karena minim informasi,” tegas Fahmi.
Sementara itu, dari BPN Kabupaten Sukabumi hadir Anang, Kasi BPN PHP. Ia menyampaikan komitmen BPN dalam mendukung kemudahan pelayanan pertanahan sekaligus menjaga kepastian bagi kegiatan investasi di daerah.
“BPN komit jaga investasi di Sukabumi. Layanan harus mudah dan pasti. Untuk persoalan PDSL yang belum selesai, mohon datanya disampaikan ke kami agar bisa kami cek ke lapangan,” jelas Anang.
Dari sektor komunikasi dan informasi pemerintahan, Ujang Zulkipli, Kabid Sandikami Diskominfo Kabupaten Sukabumi, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan insan pers.
Menurutnya, penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk media dan jurnalis.
“Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Kami di Diskominfo membangun kolaborasi dengan teman-teman wartawan dan jurnalis agar informasi pembangunan sampai ke masyarakat,” kata Ujang.
Sementara dari PLN UIP JBT 1 MSB, Elga Bagus Sulaksmono dari bidang Perizinan dan Komunikasi menyampaikan kesiapan PLN untuk membuka ruang koordinasi dengan pelaku usaha, khususnya berkaitan dengan kebutuhan dan persoalan kelistrikan.
“Kami siap bersinergi. Jika ada pelaku usaha yang butuh daya atau mengalami kendala kelistrikan, bisa langsung koordinasi dengan kami agar investasi tidak terhambat,” ungkap Elga.
Kehadiran empat pemateri tersebut membuat forum menjadi ruang dialog lintas sektor. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan investasi, pertanahan, informasi publik hingga kebutuhan energi dapat dibahas dalam satu meja.
Dalam situasi tersebut, moderator memiliki peran penting untuk memastikan pembahasan tetap berada pada substansi dan setiap persoalan yang disampaikan peserta memperoleh ruang untuk dijawab.
Aam pun berusaha menjaga agar diskusi tidak berkembang menjadi forum yang terlalu formal. Dengan pendekatan yang cair, ia menghubungkan pertanyaan peserta dengan pemateri sehingga komunikasi berlangsung lebih terbuka.
Sementara itu, Sekjen Rumah Literasi Merah Putih sekaligus penggagas kegiatan, Dede Heri, berharap forum tersebut dapat menjadi agenda yang berkelanjutan.
Menurutnya, Rumah Literasi Merah Putih ingin menjadi ruang bersama bagi berbagai unsur untuk duduk dan membicarakan persoalan pembangunan Sukabumi secara terbuka.
“Rumah Literasi Merah Putih ingin jadi rumah bersama. Di sini pemerintah, BUMN, penegak hukum dan masyarakat duduk satu meja. Mudah-mudahan setelah ini ada percepatan pelayanan untuk Sukabumi,” pungkas Dede.
Forum tersebut menunjukkan bahwa komunikasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim investasi dan pelayanan publik yang lebih baik.
Dengan pemerintah, dunia usaha, penegak hukum, BUMN, masyarakat, dan pers berada dalam ruang dialog yang sama, berbagai persoalan diharapkan dapat disampaikan secara terbuka sehingga solusi dapat dicari dengan lebih cepat, transparan, dan terukur.
Rumah Literasi Merah Putih pun diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi berkembang menjadi wadah kolaborasi yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam mendorong kemajuan Kabupaten Sukabumi.