RAGAM BAHASA – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Paparan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Indonesia dilaporkan telah berdampak terhadap 3.405.489 jiwa.
Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan dampak kesehatan paling besar terjadi di sejumlah wilayah Pulau Kalimantan. Memburuknya kualitas udara turut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta berbagai penyakit lainnya.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, mengatakan lonjakan kasus gangguan kesehatan tercatat di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Di Kalimantan Barat, jumlah kasus ISPA yang tercatat selama periode 1 Januari hingga 7 Agustus 2026 mencapai 165.747 kasus. Sementara di Kalimantan Selatan, kabut asap juga berdampak pada munculnya berbagai gangguan kesehatan.
Di wilayah tersebut tercatat 18.423 kasus ISPA. Selain itu, terdapat 4.107 kasus diare akut, 1.232 kasus pneumonia, 1.175 kasus suspek demam tifoid, serta 761 kasus influenza like illness.
Adapun di Kalimantan Tengah, tercatat sebanyak 3.003 kasus gangguan kesehatan. Empat kabupaten/kota di provinsi tersebut juga terdeteksi mengalami kualitas udara dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada kategori sangat tidak sehat.
Enam Provinsi Tetapkan Status Siaga Darurat
Meningkatnya ancaman karhutla dan dampak kabut asap membuat sejumlah pemerintah daerah mengambil langkah siaga. Enam provinsi diketahui telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan.
Keenam provinsi tersebut yakni Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Wilayah yang terdampak mencakup puluhan kabupaten dan kota. Di Kalimantan Barat terdapat 14 wilayah terdampak, Kalimantan Tengah 14 wilayah, Kalimantan Selatan 13 wilayah, serta Kalimantan Timur sebanyak 10 wilayah.
“Akibat kejadian kebakaran hutan dan lahan, beberapa provinsi menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, seperti Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan,” ujar Agus dalam konferensi pers virtual, Rabu (26/8/2026).
Aktivitas Belajar Disesuaikan
Pemerintah daerah juga mulai melakukan berbagai langkah untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyesuaian kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak. Pemerintah provinsi dan Dinas Pendidikan telah menerbitkan imbauan terkait pelaksanaan aktivitas sekolah menyesuaikan kondisi kualitas udara.
“Sudah ada edaran dari provinsi, kemudian dari Dinas Pendidikan juga sudah ada, salah satunya mengimbau terkait dengan kegiatan belajar mengajar,” kata Agus.
Kemenkes Distribusikan Masker dan Perkuat Layanan Kesehatan
Untuk menangani dampak kesehatan akibat kabut asap, Kemenkes terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Langkah yang dilakukan meliputi penguatan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak, distribusi masker, serta sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Namun demikian, pemerintah mengingatkan bahwa penanganan krisis kabut asap membutuhkan peran aktif masyarakat. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan disiplin menggunakan masker, terutama saat harus beraktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.
Masyarakat juga diimbau segera mencari pertolongan medis apabila mengalami keluhan kesehatan akibat paparan asap, khususnya gangguan pernapasan.
Kabut asap karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang berdampak luas. Dengan jutaan warga terdampak, upaya mencegah meluasnya kebakaran serta melindungi masyarakat dari paparan polusi menjadi perhatian mendesak.
(Egol)