BANDUNG – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat untuk memperkuat program Desa Binaan Imigrasi sebagai upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
Kolaborasi tersebut difokuskan pada peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, khususnya di wilayah yang dinilai rawan menjadi sasaran praktik perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Kabupaten Subang menjadi salah satu wilayah prioritas dalam program tersebut. Berdasarkan pemetaan Kantor Imigrasi Bandung, daerah ini memiliki tingkat kerawanan terhadap TPPO dan TPPM.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Arya Pradhana Anggakara, mengungkapkan hingga 2026 pihaknya telah membina sembilan desa. Delapan desa di antaranya berada di Kabupaten Subang, sedangkan satu desa lainnya berada di Kabupaten Bandung.
“Ya, berdasarkan data sampai saat ini mungkin Subang ya, daerah Subang ya menjadi salah satu kawasan yang rawan untuk TPPO dan TPPM,” kata Arya seusai kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Program Desa Binaan Imigrasi melalui Sinergi dengan PWI Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, penguatan pembinaan masyarakat menjadi langkah strategis untuk mencegah warga terjebak tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi. Terlebih, iming-iming pekerjaan dengan penghasilan besar kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk merekrut calon pekerja migran secara ilegal.
Arya menegaskan, pemerintah tidak melarang masyarakat mencari pekerjaan di luar negeri. Namun, proses keberangkatan harus mengikuti ketentuan dan mekanisme resmi agar hak serta keselamatan pekerja migran mendapatkan perlindungan.
“Kami tidak melarang mereka bekerja di luar negeri, namun apabila bekerja ke luar negeri harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh negara dan pemerintah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program Desa Binaan Imigrasi tidak sebatas memberikan sosialisasi mengenai aturan keimigrasian. Lebih dari itu, program ini bertujuan membangun kedekatan antara petugas dan masyarakat sehingga komunikasi, konsultasi, serta penyampaian laporan terkait persoalan keimigrasian dapat dilakukan lebih mudah.
Untuk mendukung hal tersebut, Imigrasi Bandung menyediakan saluran hotline yang dikelola petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Masyarakat dapat memanfaatkannya untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan penyalahgunaan izin tinggal maupun keberadaan orang asing yang dinilai meresahkan.
“Kita provide tools semudah mungkin untuk masyarakat bisa komunikasi ke Kantor Imigrasi Kelas I Bandung,” tuturnya.
Meski demikian, Arya mengakui perluasan program Desa Binaan Imigrasi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan sumber daya manusia. Kendati begitu, pihaknya tetap berkomitmen meningkatkan jumlah desa binaan agar jangkauan edukasi dan pelayanan keimigrasian semakin luas pada 2027.
Ia juga menilai kolaborasi lintas instansi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung optimalisasi pelayanan. Sebab, sejumlah urusan administrasi keimigrasian berkaitan dengan dokumen yang menjadi kewenangan lembaga lain, seperti akta kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Karena itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat.
Arya turut menyoroti pentingnya keterlibatan insan pers dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM. Menurutnya, pers memiliki peran strategis bukan hanya dalam menyampaikan informasi ketika kasus terjadi, melainkan juga membangun kesadaran masyarakat melalui pemberitaan yang edukatif.
Senada dengan hal tersebut, Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon, menyatakan kesiapan organisasinya untuk berkolaborasi dengan Imigrasi dalam memperkuat edukasi dan mengantisipasi praktik perdagangan maupun penyelundupan manusia.
“Intinya kita terbuka untuk berkolaborasi dengan Imigrasi. Tugas pers tentunya tidak hanya menginformasikan dalam konteks ini, kita harus turut andil mengedukasi dan mengantisipasi,” kata Tantan.
Sementara itu, Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Yulianto Bimanegara, memaparkan bahwa sembilan desa binaan yang berada di bawah pengawasan Imigrasi Bandung didampingi oleh empat petugas.
Secara keseluruhan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat memiliki 92 desa binaan dengan dukungan 44 petugas yang tersebar di 10 unit pelaksana teknis (UPT).
Bima menjelaskan, pembinaan dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui kunjungan langsung ke desa-desa. Kegiatan tersebut tidak hanya berisi sosialisasi aturan keimigrasian, tetapi juga pendekatan sosial dengan melibatkan petugas dalam berbagai aktivitas bersama masyarakat.
“Rutin setiap bulan kita mengadakan kegiatan. Kita sambangi setiap desa, mengadakan edukasi, mendekati masyarakat dalam segi kegiatan apa pun,” ungkapnya.
Melalui sinergi Imigrasi dan PWI Jawa Barat, penguatan Desa Binaan Imigrasi diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus membangun kewaspadaan masyarakat terhadap modus perekrutan pekerja migran nonprosedural.
Dengan demikian, upaya pencegahan TPPO dan TPPM tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan masyarakat dan insan pers sebagai bagian penting dari sistem perlindungan warga.