Sukabumi – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan persoalan jalan kabupaten yang rusak di berbagai wilayah.
Menurut Andri, kerusakan jalan hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan infrastruktur utama yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Kondisi jalan rusak berat maupun sedang dinilai menghambat mobilitas warga serta berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menilai, apabila pemerintah daerah masih menggunakan pola perencanaan dan penganggaran konvensional, maka persoalan jalan rusak di Kabupaten Sukabumi akan sulit diselesaikan secara menyeluruh.
“Kalau pola perencanaan dan penganggaran masih seperti sekarang, sampai 10 bupati pun persoalan jalan tidak akan tuntas. Bupati harus berani membuat gebrakan yang jelas agar masalah ini selesai,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).
Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi itu mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 150 kilometer jalan kabupaten dengan kategori rusak berat atau tingkat kerusakan di atas 50 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan langkah luar biasa dan tidak cukup hanya mengandalkan pola anggaran rutin tahunan.
Andri mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk mencari alternatif pembiayaan di luar APBD, salah satunya melalui kerja sama strategis dengan BUMN maupun lembaga perbankan.
“Jalan itu urat nadi ekonomi. Kalau jalannya bagus, ekonomi masyarakat juga akan lancar. Tapi kalau hanya mengandalkan APBD sekitar Rp150 miliar sampai Rp200 miliar per tahun, tidak akan terasa dampaknya,” katanya.
Ia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menuntaskan persoalan jalan rusak di Kabupaten Sukabumi mencapai sekitar Rp800 miliar. Di sisi lain, kondisi geografis dan cuaca di wilayah Sukabumi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur.
Karena itu, Andri meminta pemerintah mulai meninggalkan metode pembangunan jalan menggunakan hotmix dan beralih ke betonisasi agar kualitas jalan lebih tahan lama.
“Sudah jangan pakai hotmix, harus betonisasi agar kualitasnya bisa sampai 10 tahun. Jangan baru dibangun setahun sudah rusak lagi,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan teknis pembangunan, Andri juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang diperkirakan berdampak terhadap pembangunan infrastruktur daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki strategi dan inovasi agar pembangunan jalan tetap berjalan meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
“Apalagi sekarang sedang ada efisiensi, otomatis anggaran pembangunan akan terpangkas. Jadi pemda harus punya strategi dan inovasi agar masalah jalan rusak di Kabupaten Sukabumi bisa selesai,” pungkasnya.